NEGERI BAHARI

“Tidak ada orang jujur yang bisa menjadi kaya, karena ketidakjujuran selalu mendapat bayaran lebih daripada kejujuran; Sehingga semakin kaya seseorang makin tidak jujur dan tidak baik adanya” (Plato)

 Ironi hidup di negeri “pemimpin kaya rakyat menderita.”

Indonesia untaian zamrud katulistiwa adalah sebuah negeri bagaikan mutiara yang berserakan terhampar dari sabang sampai merauke. Keindahan negeri yang terposisikan sebagai poros silang strategis antar benua dan antar samudera mengandung kekayaan alam yang luar biasa sampai sampai disebut dalam Al-quran (Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?. Sebuah negeri yang Geography Destiny-nya merupakan negeri bahari.

Pesona negeri ini tak lekang oleh banyaknya jutaan penyair yang mengaguminya, sampai takkan habis kata tuk melukiskannya. Ribuan bahkan jutaan pelawat dari pelosok dunia mengunjungi negeri yang pesonanya tak pernah pudar berlipstikan warna abadi, kekayaannya bagaikan mata air yang tak pernah kering. Ribuan jenis buah-buahan dan makanan laksana surga dengan air sungai yang mengalir sepanjang masa.

Dongeng-dongeng dan cerita nenek moyang tentang nusantara yang gemah ripah loh jinawi bukan merupakan isapan jempol belaka. Bukanlah cerita fiktif semacam penghibur untuk sekedar anak bayi yang dininabobokkan, kita sebagai anak bangsa yang terlunta ditanah air sendiri. Fakta empiris telah menggambarkan dengan begitu gamblang sekaligus membuktikan betapa melimpahnya kekayaan negeri bahari ini yang bernama Indonesia. Bahkan ribuan tahun yang lalu Aristoteles filsuf yunani telah melukiskan sebuah negeri bahari ini merupakan benua Atlantis yang dilanjutkan oleh penelitian dan penemuan ilmuwan Santos dari Brazil yang melalui penyelidikannya selama 30 tahun, inilah negeri penggalan surga. The lost Paradise.

Sangat ironis, keadaan tersebut justru berbanding terbalik 180 derajat dengan kondisi rakyatnya, yang masih terlilit hidup kesusahan, kebanyakan rakyat masih berada dalam kemiskinan, inilah ironi negeri bahari yang bernama Indonesia.

Pergantian pemimpin negeri ini hanya berpindah tangan saja tetapi tetep saja kelakuan bak zombi berkulit coklat penghisap rupiah, baik sopil maupun militer lihat saja ketika memimpin yang berubah hanya kehidupan pemimpinnya yang bergelimang tumpukan barang mewah dan tidur beralaskan rupiah tetapi rakyat dan bawahan bahkan institusi tetap tidak berubah. Bila negeri ini pemerintah bilang negeri bahari atau negara maritim sekalipun, pernahkah kita membangun Pangkalan TNI AL yang lengkap dari awal yang memenuhi unsur-unsur tugas Pangkalan? Timbulah kalimat “sepertinya negeri ini ada atau tidak ada pemimpinnya sama saja.”

Ibarat anak ayam mati dilumbung padi. Itulah pepatah untuk menggambarkan kondisi riil rakyat Indonesia. Rakyat hidup dinegeri bahari negeri kepulauan nan kaya dan makmur. Pernyataan tersebut bukan sesuatu yang berlebihan, dengan melihat kasat mata potensi yang ada seharusnya rakyat bisa hidup lebih maju dan sejahtera bahkan bisa lebih sejahtera dibandingkan penduduk Eropa, China, Jepang bahkan juga Amerika sekalipun. Realitasnya adalah rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Dengan data BPS desember 2014 jumlah penduduk miskin pada maret 2014 sebanyak 28, 28 juta orang (11,25 persen).

Boleh percaya atau tidak dengan data tersebut walaupun dikeluarkan oleh institusi resmi akan tetapi realitanya adalah kemiskinan dinegeri ini jauh lebih besar dari data yang ada. Argumentasinya adalah ukuran miskin dan kemiskinan yang dirilis pemerintah menggunakan ukuran dan perspektif sendiri yang tidak rasional. Bahkan menurut ukuran bank dunia, kemiskinan yang ada di Indonesia masih lebih besar dari data yang dikeluarkan oleh BPS.

Kemiskinan yang terjadi di negeri ini diperkirakan masih lebih dari 60 persen atau sekitar 150 juta jiwa lebih dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sekitar 250 juta jiwa. Intinya dengan kekayaan negeri bahari yang melimpah ini kemiskinan masih besar. Menurut Safii Maarif dalam bukunya, Islam dalam bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (edisi kedua, mizan 2015) “Soal angka kemiskinan saya kira yang dilansir BPS itu salah karena faktanya ada setengah dari penduduk yang tidak bisa makan tiga kali sehari.”

Dunia ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluknya, namun tak pernah cukup untuk memuaskan satu orang manusia. Berantas korupsi hingga akar-akarnya namun jangan sentuh Istana.

Sangat mengenaskan nasib rakyat negeri bahari Indonesia. Entah karena apa, nasib dan kehidupannya begitu nista dan ironis. Tinggal dan sebagai pewaris dari segala kekayaan alam dari tempat lahir dan leluhur mereka, namun waktu demi waktu kehidupan yang layak seakan enggan menghampiri.

 Tahun berganti tahun hingga abad berganti abad, penindasan dan penjajahan tak pernah beranjak dari kehidupan kita sebagai bangsa. Hanya bentuk dan pelakunya yang berubah dan berganti. Hingga kini kita telah merdeka lebih dari setengah abad, namun esensi kemerdekaan yang berarti rakyat hidup dalam kondisi sejahtera dan terlindungi oleh hukum yang adil seakan akan jauh panggang dari api, seakan-akan hanya fatamorgana dan ilusi yang dibangun oleh para penguasa yang telah tega membiarkan rakyat dalam kenestapaan dan penderitaan.

Harapan untuk hidup lebih baik setelah kekuasaan rezim orde baru telah tumbang masih sangat jauh dari kenyataan. Reformasi yang berlangsung hampir telah melahirkan demokrasi belum mampu mengubah kehidupan rakyat secara signifikan, bahkan telah melahirkan sejumlah elit baru beserta antek-anteknya yang menikmati secara berlebihan dari kekayaan negara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sistem politik demokrasi dan reformasi telah melahirkan para penindas baru hanya penampilan dan gayanya yang berbeda. Demokrasi telah menghasilkan para pemimpin dan pejabat yang korup, apakah salah bila kita katakan negara kita adalah negeri bahari tempat sarangnya para koruptor?

Dari data yang kita baca dan kita dengar dari berita berita televisi, pemberitaan tentang koruptor hampir tiap hari dan ini bukan drama tetapi yang sebenarnya terjadi, itupun yang ketangkap atau sesuai pesanan padahal yang nyuruh nangkeppun juga korupsi.

Sejarah panjang korupsi dinegeri ini adalah sejarah panjang umat manusia yang take for granted, sudah bawahan orok kata orang Jakarta. Sifat korupsi sudah melekat dengan diri manusia sejak lahir, sama halnya dengan kebutuhan manusia terhadap seks, makan, minum dan sebagainya. Perbedaannya adalah sifat dan perilaku korup berdampak buruk pada kehidupan manusia yang lain, karena korupsi adalah bentuk sifat keserakahan manusia yang tak akan pernah terpuaskan.

Sebab utama korupsi adalah mental dan watak yang dipenuhi nafsu untuk hidup bermewah-mewah dari para pemegang amanah rakyat, alias para penguasa. Nafsu yang sudah melekat dalam diri setiap manusia, maka kemampuan dan kekuasaan untuk mengendalikannya adalah kunci sesorang menjadi korup ataukah amanah.

 Sejarah korupsi diIndonesia merupakan sejarah panjang yang terjadi pada umat manusia diseluruh dunia. Penyakit bawaan orok ini mulai menjadi masif sejak pertama kali VOC memasuki wilayah Nusantara. Dari berbagai sejarah, VOC bangkrut akibat korupsi merajalela yang diambil alih langsung oleh kerajaan Belanda sekitar tahun 1800-an. Aliansi politik yang berpihak kepada VOC yang memuluskan semangat kolonialisme mereka pada bangsa-bangsa di Nusantara. Maka saat itu praktik-praktik suap dan upeti atau gratifikasi terjadi secara terbuka.

Setelah Indonesia merdeka, sistem multipartai saat Orde Lama, mengakibatkan persaingan dan kompetisi yang tidak sehat dalam perpolitikan kita dan partai yang berkuasa akhirnya tergiur untuk melakukan korupsi demi menggali dana-dana untuk politik atau kampanye. Era itu semua hal identik dengan semboyan dan simbol-simbol revolusioner. Maka keputusan pemerintahan Orde Lama menggiatkan gerakan anti korupsi dikenal dengan nama “Operasi Budhi”, mirip-mirip revolusi mental yang kini digaungkan oleh pemerintah sekarang, meski kini gaungnya nyaris tak terdengar karena kala gaduh dengan riuh rendahnya pemberitaan media massa tentang beraneka ragam polemik menyangkut persoalan bangsa lainnya termasuk masalah korupsi pejabat yang masih sedap-sedap dilihat di televisi hampir tiap hari. Dalam praktiknya semangat pemberantsan korupsi pada jaman Bung Karno juga banyak mengalami kendala dan hadangan. Apalagi jika menyangkut pejabat tinggi negara, apalagi memiliki kedekatan-kedekatan khusus dengan sang Presiden.

Rezim Orde Lama pimpinan Sukarno tumbang, Penggantinya Jendral Soeharto mengampanyekan bahwa Orde Baru akan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah rusak akibat sala urus Orde Lama. Berjalannya waktu korupsi di era Orde Baru juga semakin subur, dan berjalannya waktu operasi tatib yang dikomandoi oleh Laksamana Sudomo akhirnya kempes ditengah jalan. Perlahan tapi pasti, eksistensinya hilang tanpa bekas seperti debu yang dihempas angin.

Saat ini menurut data dari ICW trend korupsi dikalangan pejabat pemerintah baik dieksekutif, legislatif maupun yudikatif semakin marak dan bahkan semakin naik baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Catatan yang dirilis oleh ICW dari kasus-kasus korupsi yang terjadi sejak 2010-2014 terus mengalami kenaikan, terutama periode 2013-2014.

Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian dan komisi pemberantsan korupsi pada tahun 2010 adalah 436 kasus. Tahun 2011 sebanyak 448 kasus, tahun 2012 sebanyak 402 kasus, tahun 2013 naik menjadi 560 kasus. Sementara oknum tersangkut kasus korupsi juga terus meningkat pada tahun 2010 sebanyak 1.157 orang, tahun 2013 sebanyak 1.271 tersangka. Maka tidaklah berlebihan bila kita katakan negeri bahari ini adalah sarang para koruptor yang kasusnya terungkap sejak 2005 hingga 2014.

“Kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara. Dibalik setiap harta yang melimpah terdapat kejahatan (Balzac)”

Pihak militer Indonesia telah terlibat dalam kegiatan ekonomi sejak permulaan 1950-an. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari pendapatan diluar anggaran biasa bagi kepentingan operasi masing-masing komando dan kesatuan militer. Namun ini juga demi kepentingan pribadi politik para perwira dan faksi. Rata-rata bisnis tersebut bersifat ilegal dan vulgar. Bentuk berbagai pungutan dalam pengangkutan barang, penyelundupan dan memberikan perlindungan bagi kejahatan terorganisasi. Ketika rezim militer orde baru berkuasa, bisnis militer bahkan menjadi kegiatan yang resmi dengan mendirikan perusahaan-perusahaan milik militer. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan milik militer tersebut bekerja sama dengan pihak kapital swasta. Meskipun kini, diera reformasi bisnis-bisnis militer secara resmi telah sangat dikurangi, namun praktik-praktik bisnis dengan pola pendekatan kekuasaan masih marak terjadi. Pemainnya lebih variatif, baik tokoh militer maupun sipil yang memiliki kedudukan kuat dalam politik.

Dari sedikit gambaran diatas, menunjukkan kepada kita bahwa praktik-praktik bisnis dengan model dan cara mafia hingga kini masih terus berlangsung. Maka tidak heran jika kita melihat kehidupan disekitar kita secara gamblang bisa kita rasakan. Sekelompok orang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa besarnya disisi lain, dan ini kelompok mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Kata mafia berasal dari italia yang pada awalnya “Mafia” memiliki arti yang positif, yakni laki-laki terhormat yang disebut mafioso. Pimpinannya disebut sebagai Godfather. Dalam perjalanannya, perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari orang-orang italia ini banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang terorganisasi. Istilah mafia begitu populer ketika imigran Italia mulai masuk ke Amerika dan melakukan bisnis-bisnis ilegal dinegeri Paman Sam.

Setiap wilayah atau bangsa bahkan suku-suku bangsa kegiatan dan aktivitas kejahatan terorganisasi dengan rapi dan juga memiliki istilah sendiri-sendiri, seperti Yakuza di Jepang, Triad di China dan sebagainya. Amerika karena merupakan negara super power dalam banyak hal, termasuk didalamnya dunia seni, baik sastra maupun film, pada akhirnya kata mafia lebih populer untuk menyebut berbagai jenis kegiatan bisnis terorganisasi yang bermain diwilayah abu-abu bahkan melanggar hukum.

Keberadaan mafia di Indonesia kian hari kian mengemuka, salah satunya adalah sektor hukum, sehingga pada tahun 2009 Presiden SBY membentuk Satuan tugas Anti Mafia Hukum berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2009 tanggal 30 desember 2009. Menurut Deny Indrayana, Sekretaris Satgas Mafia Hukum diera SBY sembilan wilayah yang menggurita praktik-praktik mafia diantaranya adalah; mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai, mafia kehutanan, mafia tambang dan energi, mafia narkoba, mafia tanah, mafia perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa nyaris disemua sektor bisnis yang berhubungan dengan barang dan jasa di Indonesia terindikasi rawan praktik-praktik mafia. Bahkan yang terjadi setelah satgas terbentuk sektor lain yang tidak sepi dari mafia adalah sektor anggaran, bahkan sektor pemakaman di Jakarta, rumah susun dan sebagainya.

Terkoneksi Kepentingan Asing.
Bila ditarik kebelakang secara historis baik para koruptor maupun mafia dan munculnya Undang-Undang penanaman modal ketika masa Presiden Soeharto menjadi sebuah pintu masuk bagi investor migas dunia ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia salah satu tempat yang menguntungkan dalam bisnis sektor migas.

Agen-agen asing ini dengan sebutan cecunguk asing. Memang praktik pengkhianatan oleh anak bangsa sendiri yang bekerja pada kepentingan politik dan ekonomi asing demi secuil bayaran dengan megorbankan kepentingan nasional sudah terjadi selama berabad-abad dan turun temurun. Para mafioso ini bahkan dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat, dengan pendidikan rata-rata tinggi bahkan lulusan universitas-universitas terbaik diluar negeri.

Apa yang dinyatakan oleh Fuad Bawazir tentang mafia Barkley, mereka para teknokrat merancang pembangunan Indonesia sejak awal orde Baru yang mengadopsi mentah mentah sektor ekonomi versi Bank Dunia, ADB, IMF dan patuh pada instruksi para senator di Washington DC Amerika Serikat. Akhirnya terbukti karena konsep pembangunan semasa Orde Baru dikendalikan oleh kepentingan asing lewat mafioso-mafioso lokal yang disetir oleh IMF dan Bank Dunia, maka fundamental ekonomi kita rapuh, langsung ambruk ketika nilai dolar naik terhadap rupiah, dan Soeharto terpaksa mundur dan meletakkan jabatan Presiden pada mei 1998.

Sejalan dengan pernyataan Ichsanuddin dan Fuad, para mafioso lokal masuk dalam berbagai sektor baik ekonomi maupun migas dan ekonomi, berfikir sangat liberal dan konsepnya lebih berpihak dan menguntungkan para Godfathernya di luar negeri. Bahkan Ichsanuddin menyatakan bahwa organisasi ini terus melakukan kaderisasi mafia hingga saat ini.

Mafia Barkley nama yang sangat populer untuk menyebut para penguasa dibidang kebijakan ekonomi dan keuangan. Maka konsep pembangunan ekonomi kita sejak awal Orde Baru telah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan asing. Karakteristik terbaca pada sistem ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, namun nol dalam pemerataan. Kebijakan ekonomi model tersebut memang tumbuh relatif tinggi dapat tercapai. Namun selain tidak merata, pertumbuhan tersebut sebenarnya keropos karena fundamental ekonomi rapuh, akibatnya terbukti keudian membawah bencana ekonomi besar dan berlarut-larut. Hal tersebut akan diperparah apabila pembangunan hanya mengandalkan utang luar negeri pemerintah. Ketika terjadi ledakan, fundamental ekonomi kita langsung runtuh dan rakyat kecil menjadi babak belur.

Inilah yang harus kita perjuangkan bersama dari lubuk hati yang ikhlas akan muncul pelita-pelita harapan bangsa. Perubahan sosial adalah keniscayaan. Perubahan itu sebuah kepastian yang tidak akan dilawan menjadi seberapa sistematis dan cepat perubahan bisa terjadi. Atau kita lebih senang berjalan lambat seperti kawanan kura-kura atau bergerak dinamis selayaknya semut hitam bak pasukannya Nabi Sulaiman. Meski dunia berpihak kepada kejahatan, karena para penindas pun berkembang biak sangat cepat, Bahkan ketika keadilan sosial, ekonomi, pemerataan, kesejahteraan serta kepastian hukum adalah utopia. Jangan sekalipun kita berpaling dari lahan perjuangan, karena disitulah puncak tertinggi nilai kemanusiaan tumbuh subur. Karena perjuangan mengangkat derajat kemanusian adalah setinggi-tingginya kesalehan sosial.