Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Monday, June 8, 2020


PAPUA di benak kita, nampaknya tak memiliki banyak wajah. Dalam beberapa hal, orang kerapkali mendeskripsikannya lewat apa yang mampu dicandra oleh mata. Papua yang berkulit hitam oleh karena itu mereka primitif, malas, tukang bikin onar, acakadul dan sederet rentetan stereotip negatif yang menyertainya. Singkatnya, cara pandang rasisme dan diskriminatif masih menjadi tumpuan sekian pihak hingga akhirnya memengaruhi tingkat penerimaan kita terhadapnya.

Saya ingat betul kala pertama kali saya bersinggungan dengan hal sejenis. Satu kesempatan, teman saya memperlihatkan sebuah gambar yang terkenal dengan nama Hottentot Venus. Seorang perempuan Afrika, bernama Saartjie Baartman, dalam gambar itu memang nyata adanya. Ia dianggap sebagai makhluk aneh karena warna kulit, bokongnya yang besar, alat kelaminnya yang memanjang dan bagian lain yang bagi orang Eropa dianggap tak biasa. Ia ditipu dan karena keadaan fisiknya tersebut diminta untuk tampil telanjang di setiap acara pameran di Inggris pada abad ke 19. Empat tahun kemudian, ia dijual kepada pelatih binatang di Perancis dan yang paling tragis, meski sudah meninggal, tubuhnya (tulang-belulang, otak dan kelaminnya) tetap dijadikan bahan tontonan di museum Paris dengan label manusia setengah binatang. Baru pada tahun 2002 lalu, jasadnya berhasil dipulangkan. Bagi saya, untuk pertama kalinya, hal tersebut membuat saya marah sekaligus bertanya: mengapa perbudakan, rasisme dan diskriminasi masih kerap menghantui kita? Mengapa kita, yang tak sedikitpun bisa memilih untuk terlahir dimana dan seperti apa, bisa begitu kejamnya dan merasa istimewa di antara yang lain? Mirisnya, kejadian tersebut terjadi di dunia modern, dunia yang konon membawa arus humanisme.

Puncaknya 14 Juli lalu, wajah tentang diskrimasi dan rasisme mewujud dalam bentuk lain. Asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta tengah dikepung oleh pihak keamanan dan beberapa ormas yang tak sepakat dengan rangkaian kegiatan bertajuk “Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Papua Barat”. Mereka direpresi, mereka dianggap separatis, hingga akhirnya sang sultan pun angkat bicara ‘’tanah Jogja haram diinjak oleh para separatis’’. Akibat dari segala diskriminasi seperti itu, yang terbaru adalah pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua untuk meninggalkan tanah Yogyakarta, menanggapi pernyataan Sultan terkait separatisme. Singkatnya, di mata kita permasalahan Papua tak pernah beranjak dan berkutat dalam lingkaran itu-itu saja: soal kemerdekaan, separatisme, nasionalisme. Atau dengan kata lain, ia tak jauh-jauh dari persoalan kepemilikan Papua. Ia tak hanya menyangkut persoalan kepemilikan teritori maupun kekayaan alam, tapi juga pergulatan identitas untuk memiliki rasa aman, kebebasan dan kemanusiaan.

Kegagalan Kita Memahami Nasionalisme
Polemik mengenai kepemilikan Papua sering hadir bersamaan dengan pemahaman mengenai bangsa yang kerap ditafsirkan dalam unsur-unsur kebudayaan; seperti etnis, ras, bahasa, nasib dan lain sebagainya. Papua adalah bangsa Indonesia karena kesamaan nasib dan historisitasnya. Atau di lain pihak, Papua bukan bangsa Indonesia karena berasal dari etnis yang berbeda dengan Indonesia. Singkatnya, Papua dimaknai oleh keduanya dengan mengaitkan pada cerminan kebudayaannya di masa lalu. Dan hal tersebutlah yang berimplikasi pada bagaimana kita memaknai konsep nasionalisme atau kebangsaan.

Pemaknaan terhadap bangsa sebagai penyusun tafsir atas nasionalisme menurut Erick Hobsbwan (1983), lebih tepat ditafsirkan sebagai ajaran-ajaran yang ‘dirancang’ daripada pengertian bangsa sebagai komunitas etnis yang telah mapan dan turun temurun. Nasionalisme daripada diakuinya prinsip-prinsip dasarnya lebih kerap dilabelkan sebagai sebuah identitas politik yang justru tidak beranjak dari unsur radikal sebelum nasionalisme itu sendiri bisa hadir. Setidaknya kita dapat menilik pada awal mula berdirinya nation-state. Revolusi Perancis hadir sebagai wujud nasionalisme yang merombak struktur politik dari kesetiaannya kepada penguasa yang tak dapat diganggu gugat, baik agama maupun kerajaan, menjadi kedaulatan di tangan rakyat. Sementara—seperti yang dikatakan Ben Anderson (1983), nasionalisme yang muncul di dunia ketiga bersemai di atas penolakannya terhadap penjajahan. Lalu, terciptalah kesadaran bahwa mereka mempunyai imaji bersama tentang sebuah bangsa. Kemudian Ben menjelaskan secara gamblang bahwa identitas nasional merupakan produksi. Perasaan kesatuan identitas (nasional) tidak muncul berdasar kesadaran akan kesatuan latar belakang budaya, suku, agama, atau golongan sosial, melainkan lebih merupakan “strategi” (produk) sosial-budaya-politik untuk membangun, memproduksi, dan mereproduksi identitas diri (self-identity) baru sebagai negasi terhadap identitas yang dipaksakan oleh kekuatan penjajah. Dari keduanya, meski hadir dalam bentuknya yang berbeda, menandai kita pada prinsip yang sama: individu maupun masyarakat sebagai subjek yang sebelumnya pasif menjadi aktif dan berdaulat. Keduanya melampaui persoalan tentang apa itu etnis, ras, bahasa dan sebagainya. Sehingga menempatkan individu sebagai seorang manusia dan warga negara yang setara. Pada dasarnya nasionalisme justru mengangkat visi humanis—dengan menginjeksikan nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, anti penindasan dan demokrasi ke dalam struktur masyarakat yang sebelumnya tertindas. Namun, kini seolah nasionalisme mewujud dalam pernyataanya: right or wrong is my country, bukan right is right dan wrong is wrong. Dengan kata lain yang penting kesatuan harga mati meskipun itu dilakukan dengan cara yang tak manusiawi. Hal tersebut berarti, tak ubahnya sama dengan kesetiaan mutlak kepada penguasa meski nilai-nilai kemanusiaan tercabik. Dalam bentuk ekstrimnya, sekian orang harus berani mengorbankan dirinya demi keutuhan bangsa atau negara.

Negara memandang Papua
Kita telah memahami bahwa nasionalisme melampaui pikiran kita atas kemerdekaan terhadap suatu wilayah atau identitas kebudayaan lain. Ia tak menyoal apakah manusia itu berasal dari bangsa Indonesia atau Melanesia, ras hitam atau putih dsb, namun karena ia seorang manusia maka kemerdekaan dan pastisipasi aktif adalah prinsip mendasar dari hadirnya bangsa, negara ataupun komunitas kecil sekalipun. Kebijakan-kebijakan seperti otonomi khusus, UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) alih-alih menyejahterahkan rakyat Papua, yang ada malah tak pernah menemui kebaikan yang diinginkannya. Lantaran bagi saya sendiri, kehendak umum tersebut menegasikan partisipasi aktif yang menjadi dasar nasionalisme.

Peristiwa di Yogyakarta kemarin merupakan potret kecil bagi kita tentang bagaimana pendekatan militeristik lebih dikedepankan terhadap orang Papua. Ya, Papua memang sudah lama akrab dengan militer. Apa-apa masalah yang terjadi di Papua militerlah solusinya. Kala ada investor mau masuk, militer siap mengamankan. Kala ada yang berontak siap-siaplah ia digilas militer. Begitupun kalau ada ribut-ribut di Papua, militer lah yang berdiri di barisan paling depan. Seolah tidak ada jalan lain dalam mengatasi masalah di Papua kecuali dengan jalan militer.

Di tambah lagi dengan kejadian yang menimpa BEM Uncen lagi lagi tentang bagaimana pendekatan meliteristik lebih di kedepankan terhadap orang Papua. 

Barangkali hal inilah yang membuat rakyat Papua merasa jengah lantaran kian hari semakin tertindas. Rakyat Papua barangkali juga sudah tidak memiliki imaji bersama dalam bingkai bangsa Indonesia. Narasi tentang bangsa yang dahulu selalu terbayangkan sebagai sebuah komunitas (community), meski dalam kenyataan komunitas itu ditandai aneka perbedaan atau kesenjangan, dan karenanya selalu dipahami sebagai persaudaraan yang mendalam, kini tidak berlaku bagi Papua. Sebab ia sudah tak memiliki nasib dan perlakuan yang sama dengan saudara mereka di Jawa, Sumatra atau Bali. Ringkasnya, lunturnya semangat nasionalisme dan imaji bersama tentang sebuah bangsa, bukan terjadi dengan sendirinya karena penjajah telah pergi, tetapi justru direproduksi penguasa yang mempunyai akses ke kebijakan publik. Mereka inilah yang menjadi penindas baru bagi rakyat Papua. Tak heran jika rakyat Papua berontak dan menuntut haknya untuk merdeka, bebas dalam menentukan nasibnya sendiri

Saat orang-orang menyeru mengenai persatuan, ia dipahami hanya sebatas menyatunya teritorial kita maupun kebangsaan kita yang didasarkan pada primordialisme. Bukan persatuan atau solidaritas atas nilai-nilai kemanusiaan. Maka saat kita memahami kembali nasionalisme Indonesia maupun di belahan bumi manapun, bukan apakah kita tengah membela persatuan Indonesia atau membentuk negara Papua. Bukan soal ia seorang hitam atau putih maka ia berhak merdeka, namun karena ia manusia yang tak sepatutnya ditindas. Negara dalam bentuk apapun wujudnya, tak akan ada artinya jika nasionalisme tak mengingat prinsip radikalnya saat ia muncul.

Semua orang ingin rasa aman, tentram, damai dan keadilan. Kata-kata itu yang setidaknya banyak terlontar dari pihak pro maupun kontra atas peristiwa di Yogyakarta lalu. Namun, nasionalisme kita hari ini jusru mewujud dalam bentuk ketakutan, kecemasan, kecurigaan dan kerakusan. Maka, saya dan mungkin Anda patut bertanya pada diri sendiri: apakah solidaritas kita terhadap persatuan kemanusiaan telah mati. 

Wednesday, January 1, 2020


Tahun baru yang tetap sama, dan tidak terasa baru.

Salah satu produk filsafat yang berkembang di abad-19 adalah pragmatisme, sebuah aliran yang beriringin dengan perkembangan kapitalisme Amerika Serikat yang bangkit sebagi kekuatan baru dalam perekonomian kapitalisme yg masif. Tokohnya adalah William James. Aliran ini menggap bahwa bagimana bahasa menentukan pengetahuan. Menyatakan segala sesuatu bukan pada objektif melainkan subjektif, inilah kenapa sering kita temukan manusia semakin individualistik dan terpolarisasi terhadap sesuatu yang baru dan menganggap sesuatu itu adalah kebenaran dalam dirinya dan urusan hidup bukan lagi sebuah kebersamaan dalam hubungan sosial.

Seperti yg kita hadapi 2019-2020, pada konteks sosial sebagian kelompok masih memiliki kekritisan dalam membaca komdisi dan ingin merubah keadaan menjadi lebih baik, namun yang lain menganggap bahwa pergantian tahun merupakan sesuatu yang memiliki nilai perubahan di dalam diri sampai ada yang ingin merubah kepribadiannya secara keseluruhan, padahal tanpa disadari perubahan individu di tentukan oleh lingkungan yg mempengaruhi kesadaran banyak orang. Dan tahun baru hanyalah sebuah penghambat perubahan jika masih terjebak pada narasi sosial yg diciptakan kapitalisme.

Secara sepintas kita mengikuti waktu, 2019 awal sampai akhir, atau dari Jokowi 1 periode sampai 2 periode, kita melewati 5 kali pergantian tahun dengan suasana yang sama, "ledakan petasan", ramai mogok di jalan untuk turut meramaikan menjemput satu malam yg sakral". Tapi mari kita lihat kedalam, 5 kali pergantian tahun 5 kali ingin berubah; itu artinya dalam kondisi sosial orang-orang tidak berubah kalau 2021 masih juga ingin berubah.

Perubahan yang sebenarnya adalah perubahan secara keseluruhan serta memiliki tujuan dalam merubah keadaan agar tahun baru berikutnya rakyat hidup tidak lagi dalam kesengsaraan. Bagaimna tidak 21 juta hektar lahan pertanian masi saja ada provinsi yg mengalami gizi buruk (NTT,NTB,PAPUA). Yg sampai hari ini juga bukan hanya kasus demikian, perampasan lahan petani, pembantaian orang papua, buruh di PHK serta hanyamendapatkan goceng. Dan kondisi ini masih saja dialami rakyat Indonesia sebagai pekerja upahan juga petani tapi lapar. Tahun kemarin 2018 soal kopra di Maluku Utara, bertepatan pergantian tahun, saudara nasrani kita tidak mampu membeli baju natal sebagai pekerja kopra mereka tinggalkan sehingga mengakibatkan kerugian.

Tahun baru hanyalah sebuah jebakan konteks reality keramaian menyabut tahaun adalah sesuatu yg manifest, tapi sebagian orang lupa hidden susaity alias orang2 yg mengalami bencana ekonomi politik tidak menjadi pembicaraan dalam turut andil menyambut perubahan terkecuali tidak ada lagi kemiskinan dan nenek2 tidak lagi tidur d atas trotoar. Perubahan secara totalitas (ideologi,politik,ekonomi) lah yg membebaskan orang2 yg sengsara nasibnya di bawa tembakan petasan.

Tahun baru hanyalah sebuah fenomena bagi orang-orang yg memiliki kesadaran naif dgn menyambut kesenangan di atas penderitaan banyak orang, pemerintah tahu betul sebuah momen yg pas untuk menghipnotis rakyat kelas menengah agar mempengaruhi rakyat krlas bawah pula untuk menjaga kestabilan kekayaan pribadi serta  mengamankan korporat dengan dalill,  'zikir akbar di jalan raya, sentral strategis yang umum inilah kebanyakan orang menggap bahwa ceramah ustad bisa membawa kedamaian perubahan serta harapan bisa terkabul lewat do'a'.

Tapi kalau kita bertanya, apakah do'a ini dapat merubah orang miskin menjadi kaya serta bebas berekspresi dalam kesadaran pendapat, ? Jawabannya tidak kalau hanya berdo'a. Dan iya jika perombakan struktur serta pencapainnya bisa mengintegrasikan kaum miskin (buruh tani dan nelayay) dibawah komando buruh untuk mencapai perubahan dalam satu kekuatan politik.

Tuesday, August 20, 2019

1.  Papua bergolak.! dipicu oleh adanya bandera merah putih yang DIDUGA dirobek di asrama Mahasiwa Papua di surabaya.

Kemudian muncul Oknum Ormas yg berhasil memprovokasi massa untuk menyerbu asrama. Padahal,, dari pengakuan mahasiswa, mereka tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan perobekan terhadap bendera.

Gayung bersambut,, muncullah Oknum Ormas yg berhasil memprovokasi suasana sehingga Massa & Aparat hadir untuk "menyerbu" asrama.

Pertanyaannya, siapa pelaku perobekan bendera dan oknum ormas yang memprovokasi sehingga kerusuhan yang dibumbui faktor SARA & RACISM pecah di Papua ?

2. UAS Tetiba dilaporkan sejumlah pihak karena dianggap melakukan penistaan agama dalam konten ceramahya. Padahal ceramah UAS tidak dilakukan ditempat umum.

Siapa yang memviralkan pertama kali video yang sudah tiga tahun berlalu itu? Apa artinya? tujuannya? motifnya?

Yang jelas,, semakin ramai di sosmed maka akan semakin lengkap narasi permusuhan antar golongan. Belum lagi amarah umat di pancing2 oleh beberapa konten ceramah beberapa pendeta yg begitu menista.

Luar biasa,, ini semua kebetulan..?? atau ada creatornya.?

3. Apabila kemarahan publik sampai meluas karena di treatment oleh dua issue, yakni rasis kesukuan dan intoleran agama,, maka itu jalan legal untuk merekayasa konflik horizontal...

4 Dalang intelektual nampaknya DIDUGA ada dibalik ini semua, sengaja menggunakan lagu lama dengan memancing perseturuan lewat issue SARA. Dampaknya,, persatuan dan kesatuan menjadi semakin berjarak menganga.

Maka Saudara,, rawatlah Indonesia kita,, karena damai itu sungguh mahal harganya. Mari menjadi pejuang literasi yang menyejukkan  dan mencerahkan.

5. Menolak_Lupa

a  Agustus ini,, Parlemen terdesak oleh berbagai elemen yg meminta untuk pengesahan RUU P-KS yg memiliki resonansi pertentangan internal yg kuat.

b. Oktober nanti, Indonesia akan melantik Presiden Terpilih by Situng dan Putusan MK, namun menabrak Pasal 6 UUD 1945 yang mengharuskan agar pemenang pilpres memperoleh kemenangan di 50% wilayah provinsi dengan perolehan suara minimum sebesar 20 persen di masing2 provinsi.

c. Di tengah Nilai Utang yang menggurita dan Merosotnya neraca perdagangan yg berkorelasi pada turunnya indeks perekonomian Nasional, Indonesia justru menghadapi issue perpindahan Ibukota dengan kebutuhan biaya yg besarannya luar biasa. Konon, 30% biaya akan dicover melalui APBN, dan 70% oleh Dana pihak ketiga.

Thursday, July 4, 2019


Ketua DPR Angin Ribut, Bambung Sontoloyo (BS) mengusulkan pembentukan kementrian baru, yaitu Kementrian Kebahagiaan. Tujuannya agar negara memiliki lembaga untuk membahagiakan warganya. Sungguh sangat mulia hati BS, selain untuk kebahagiaan rakyat Angin Ribut, kementrian itu juga untuk kebahagiaan dirinya dengan posisi mentri tersebut.

Pasca kemenangan kembali Jainudin Ngachiro sebagai Presiden Angin Ribut, diperkirakan harus banyak sekali kursi mentri yang dibagi. Semua partai pendukung meminta jatah sesuai dengan jasanya masing-masing. Oleh sebab kuota kursi mentri yang terbatas, maka solusi jitunya adalah menambahan kementrian baru, agar para pendukung tidak saling sikut berebut kursi tersebut. Jika mentri kebahagiaan dibentuk, bisa juga kementrian-kementrian baru bermunculan, misalkan Kementrian Bahasa Asing dan lain-lain.

Mengenai Kementrian Kebahagiaan, saya rasa itu kurang tepat. Apa sebab? Karena rakyat Negeri Angin Ribut sudah sangat bahagia.

Rakyat Angin Ribut sangat bahagia dengan terpilihnya kembali Presiden yang Bersih, Merakyat dan Kerja Nyata. Masa keemasan Negeri Angin Ribut dicatat sejarah pada periode pertama pemerintahan Jainudin. Dia bisa menciptakan mobil nasional, tol darat-laut-udara, ekonomi meroket dan segudang prestasi lainnya. Presiden sebelumnya entah apa kerjanya?

Atas semua prestasi yang dicetak Jainudin, rasanya sangat pantas jika dia dimenangkan kembali oleh KPU, Bawaslu, Kepolisian, MK dan semua instansi pemerintah Negeri Angin Ribut. Rakyat yang tidak memilih Jainudin adalah rakyat yang tidak tahu diri, meskipun mereka mayoritas.

Belum lama ini, Jainudin kembali menorehkan prestasi internasional, yaitu peraih penghargaan "Pidato Pemimpin Tercepat" di dunia. Belum ada pemimpin dunia manapun yang bisa pidato hanya satu menit.

Bertambah satu lagi catatan prestasi fenomenal Jainudin, sebelumnya telah telah meraih Presiden Penandatangan Tercepat (karena tidak dibaca dulu), Presiden Menjawab tercepat (cukup "Ay won tes may minister") serta segudang prestasi lainnya.

Dengan segala kerendahan hati, kami rakyat Negeri Angin Ribut mengucapkan banyak terima kasih atas niat baik Pak BS dengan cita-citanya membuat Kementrian Kebahagiaan, namun kami nyatakan bahwa itu tidak perlu. Kami tegaskan, cukup dengan memiliki Presiden Jainudin Ngachiro kami sudah sangat bahagia ... Meskipun hanya pura-pura.

Sources : https://m.facebook.com/groups/973608109430611?view=permalink&id=1406031586188259

Friday, June 21, 2019


Sebenarnya agama dengan filsafat bukan dua entitas yang secara otomatis selalu saling berlawanan satu sama lain, dalam sejarah banyak ditemukan persesuaian diantara keduanya, misal ketika filosof klasik berupaya menggunakan metode yang biasa digunakan dalam filsafat untuk membuktikan keharusan adanya Tuhan desainer ketertataan alam semesta-pencipta alam semesta melalui pembuktian argument rasional, dan harmonisasi seperti itu bisa terjadi hanya bila pada awal mulanya manusia bisa menempatkan keduanya pada tempat yang semestinya secara benar. Begitupun Menurut Franz Rosenzweig beliau ingin menyatukan antara filsafat dan agama. Karena beliau disamping menjadi seorang filsuf beliau juga merangkap sebagai seorang ahli agama.

Faktor pertentangan yang terjadi untuk mengantisipasi adanya benturan pandangan diantara keduanya kelak. Dan pertentangan itu terjadi karena pada dasarnya di awal, manusia tidak menempatkan agama dan filsafat pada tempat yang semestinya, misal dengan menempatkan filsafat secara sejajar dengan agama atau lebih jauh lagi menempatkannya diatas agama. Sebelum kita berbicara secara lebih jauh tentang adanya benturan diberbagai sisi antara agama dengan filsafat maka kita harus terlebih dahulu secara mendasar mengetahui hakikat agama dan juga hakikat filsafat sehingga kala terjadi benturan antara keduanya kita bisa memahami latar belakang terjadinya benturan itu serta bisa menempatkan dimana agama harus diletakkan dan dimana filsafat harus diletakan.

Kita akan mengetahui dan memahami sisi manapun dari agama bila itu selalu dikaitkan dengan Tuhan dan akan mengetahui sisi manapun dari filsafat bila itu selalu dikaitkan dengan manusia.mengenai kelebihan dan kekurangannya pun akan kita ketahui bila kita melekatkan agama dengan sifat Tuhan dan filsafat dengan sifat manusia.

Sebaliknya kita akan menemukan kerancuan apabila kita menyandarkan atau mengembalikan agama kepada manusia, misal menganggap agama sebagai sesuatu yang berasal dari manusia atau ciptaan seorang yang disebut ‘nabi’ dan disisi lain mengkultuskan filsafat sebagai ibu atau parameter kebenaran, dengan prinsip cara pandang seperti itu agama hanya akan menjadi obyek penghakiman dan bulan bulanan filsafat.
Sehingga dengan prinsip seperti itu apakah stigma-stigma negatif yang berasal dari filsuf pemikir tertentu didunia filsafat terhadap agama itu seperti stigma agama hanya ajaran moral atau agama suatu yang irrasional. secara keilmuan bersifat valid? apakah filsafat memiliki meteran atau teropong yang sempurna atau memadai untuk melihat dan menilai agama secara keseluruhan dan kemudian merasa layak menghakiminya dengan pemberian stigma negatif itu.

Monday, April 29, 2019

Oleh Linda Christanty

Pak Joko Widodo, selama lima tahun sampeyan gagal mewujudkan hal-hal terpenting dan krusial yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Di masa pemerintahan sampeyan selama hampir lima tahun ini, penumbangan Hak-Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan hukum dan wewenang, korupsi dan suap, pemiskinan dan perpecahan dalam masyarakat makin menguat.

Di masa pemerintahan sampeyan, kekuatan dan ketahanan negara ini melemah drastis, karena rakyat Indonesia teradu domba dan diadu domba. Pertama kali dalam sejarah Indonesia merdeka, rakyat dipecah belah oleh provokasi yang dilakukan oknum pejabat negara di masa pemerintahan sampeyan melalui ucapannya, yang menyinggung pemeluk agama mayoritas. Hal itu telah menandai politisasi agama oleh kekuasaan pasca Reformasi dan pertama kalinya terjadi ya di masa pemerintahan sampeyan ini.

Berapa triliun uang negara (uang rakyat) telah dihabiskan untuk menjaga oknum pejabat negara itu? Andaikata uang tersebut digunakan untuk menyejahterakan rakyat dan membantu korban-korban bencana alam yang sangat menderita di negeri ini akan lebih berguna.

Kerusakan itu telah terjadi dan cara mengatasinya ternyata makin menyuramkan keadaan di negeri ini. Sejumlah pendeta, pastor dan ulama dilibatkan untuk berpolitik dan menyokong kekuasaan. Ada yang menyebut Golput itu sakit mental, ada yang menyebut Golput itu haram. Tidak perlu kaum agamawan dari berbagai agama itu menggurui rakyat negeri ini dan menuduh-nuduh orang dengan menggunakan kata-kata yang buruk dan tidak sopan. Kalau pemerintahan sampeyan membuat kehidupan rakyat banyak tenang, damai dan sejahtera, tanpa diminta pun rakyat akan ikhlas dan suka rela memilih sampeyan lagi. Tanpa dihadiahi beras gratis atau uang dalam jumlah tertentu pun menjelang Pemilu, rakyat merasa terhormat dan suka cita memilih sampeyan lagi sebagai junjungan. Rezim sampeyan mungkin akan berjaya sebagai rezim yang bermartabat.

Para demagog di masa sampeyan bekerja seperti curut-curut lapar. Para pemeluk agama minoritas ditakut-takuti bahwa mereka akan mengalami nasib buruk tanpa rezim ini. Orang-orang Tionghoa yang menjadi salah satu suku bangsa dengan populasi terbesar (artinya bukan suku minoritas, melainkan satu dari lima suku bangsa dengan populasi terbesar di Indonesia) di negara ini juga ditakut-takuti bahwa para perempuan mereka akan diperkosa lagi, sedangkan para taipan bermesraan dengan kekuasaan dan menguasai tanah rakyat maupun tanah negara sebanyak jutaan hektar. Mereka juga berpolitik dan mendanai partai.
Orang-orang yang pernah dihilangkan paksa ditakut-takuti bahwa mereka akan dihilangkan lagi, sedangkan sampeyan pernah berjanji lantang hampir lima tahun lalu akan menindak para pelaku penghilangan paksa yang masih bebas dan kebal hukum itu dan mencari 13 korban yang belum ditemukan sampai sekarang, termasuk kawan-kawan akrab seperjuangan saya Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat dan seorang kurir perjuangan yang terpenting dalam gerakan perlawanan kami, Bimo Petrus Anugerah. Jangankan mencari 13 orang hilang, tokoh utama pelanggar HAM dan pelaku kejahatan kemanusiaan yang tengah menjadi sasaran buruan dalam daftar penjahat kemanusiaan Perserikatan Bangsa Bangsa malah sampeyan jadikan menteri.

Di masa sampeyan pula hoax meraja lela. Menteri sampeyan sang pelanggar HAM itu mengancam pembuat hoax akan digolongkan sebagai teroris, tapi berdasarkan survei independen ternyata hoax terbanyak berasal dari kubu sampeyan sendiri.

Negeri ini yang sebagaimana negeri-negeri lain belum bebas murni dari masalah justru makin bermasalah di masa sampeyan. Masalah yang sudah ada menajam dan meluas. Masalah yang tak ada malah diciptakan dan disebarluaskan seperti wabah. Di masa kekuasaan sampeyan untuk pertama kalinya seorang oknum kepala polisi juga berkata secara terang-terangan akan berpihak kepada minoritas, bukannya menegakkan hukum yang adil terhadap seluruh rakyat dan bangsa ini.
Bagi rakyat jelata yang hidup di berbagai rezim, minoritas artinya segelintir orang atau segelintir pengusaha atau sekelompok kroni yang menguasai hajat hidup orang banyak atau menguasai mayoritas.
Pengrusakan lingkungan menguat di masa sampeyan. Kriminalisasi terhadap pejuang dan aktivis lingkungan hidup terjadi di mana-mana. Ibu-ibu Kendeng menyemen kaki di depan istana, karena menolak pabrik semen yang merusak lingkungan dan hidup mereka. Salah seorang ibu Kendeng yang berjuang dan menyemen kakinya di muka istana meninggal dunia. Budi Pego dituduh komunis dan hukumannya malah ditingkatkan Mahkamah Agung melebihi vonis hakim, karena dia menolak tambang emas. Adik saya Panglima Budhi Tikal ditangkap dan dijebloskan ke penjara melalui pengadilan sesat tanpa barang bukti yang sah dan relevan dari perkara yang dituduhkan kepadanya. Oknum aparat korup dan jejaring korporasi pertambangan ilegal terlibat dalam penangkapannya. Dalam pledoinya, adik saya mengatakan, “Negara ini dipimpin para kriminal yang tidak punya rasa malu dan kehormatan.” Dia juga mengatakan bahwa kekuatan korporasi telah masuk dan menunggangi pemerintahan dengan menjelaskan bahayanya bagi pemerintahan, negara dan rakyat Indonesia. Prediksinya bahwa resistensi yang terjadi di Papua Barat akan meningkat akibat praktik korporat dan pemerintah yang tidak bermartabat itu juga telah terbukti.

Oknum-oknum aparat dan penegak hukum makin sewenang-wenang di masa sampeyan. Di masa awal kekuasaan sampeyan pula kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPR RI) diserbu oknum aparat kepolisian untuk pertama kalinya. Seorang petingginya ditangkap, seorang lagi diserang lewat isu moral. Mereka ini tengah membongkar perkara korupsi oknum pejabat tinggi kepolisian. Di masa sampeyan pula, Novel Baswedan, seorang penyidik KPK RI disirami air keras hingga buta total sebelah matanya. Kemungkinan diduga dia tengah menyelidiki kasus mega korupsi reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.

Di masa pemerintahan sampeyan, saya kehilangan banyak kawan. Mereka menyokong kekuasaan sampeyan dengan menutup mata terhadap kebenaran dan sebagian menjadi demagog-demagog yang seperti curut-curut itu. Tentu saja mereka harus tebang pilih perkara pelanggaran HAM dan hukum, mana perkara yang sekiranya mengganggu pencitraan sampeyan, mereka bungkam, mana yang bisa menaikkan dukungan terhadap sampeyan, mereka mendayagunakannya dengan slogan “kerja, kerja, kerja.”

Pak Joko Widodo, hampir lima tahun berlalu, saya masih ingat menghadiri kampanye terakhir sampeyan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya bertemu dengan beberapa teman. Kami saling bersalaman, dengan penuh harapan. Kami sangat ingin sebuah pemerintahan sipil, bersih, bermartabat dan menyejahterakan rakyat terwujud. Waktu itu kami menganggap bila terpilih sebagai presiden Indonesia, sampeyan akan menjadi kebanggaan kami dan dapat mewujudkan Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan mempersatukan segala suku bangsa.

Saya turut menyaksikan harapan wong cilik yang begitu besar terhadap sampeyan waktu itu. Pendukung-pendukung sampeyan yang menghadiri kampanye tersebut adalah mayoritas rakyat dari lorong-lorong kumuh kota, yang kelak sebagian besar kampung mereka diperintah untuk digusur oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama sebelum beliau terkena perkara pidana hingga dijebloskan ke penjara. Mereka ini menjadikan kampanye terakhir sampeyan itu seperti sebuah perayaan. Ada yang membawa dua ekor ayam di keranjang sepedanya, sebagai ekspresi harapan. Ada yang menyeret-nyeret orang-orangan yang melambangkan kebaikan. Stadion itu menjadi saksi apa yang kami anggap akan menandai era baru Indonesia. Rakyat membagikan roti dan minuman murah. Tidak ada sumbangan partai. Semua dari rakyat jelata.

Hampir lima tahun berlalu, Pak Joko Widodo. Pembela sampeyan akan berkata banyak yang sudah sampeyan lakukan dalam hampir lima tahun ini. Mereka lalu menyebutkannya satu per satu. Puluhan jumlahnya. Tapi apa yang mereka sebutkan itu jauh dari harapan saya, yang dulu sampeyan janjikan secara lantang di masa kampanye 2014.

- Linda Christanty, cerpenis. Tulisan ini diambil dari laman Facebook Linda Christanty, 30 Maret 2019

Saturday, April 20, 2019


Jasmerah
Jangan melupakan sejarah!!
Pengetahuan umum tentang sejarah Kartini.

Mengapa Harus Kartini?
Emansipasi Wanita seharusnya ditujukan pada Cut Nyak Dien, bukan pada RA. Kartini

Menurut penulis buku Zaynur Ridwan dalam akun jejaring Facebooknya, emansipasi wanita seharusnya ditujukan kepada Cut Nyak Dien, bukan kepada RA Kartini.

Melihat hati seorang Pahlawan dari kata-katanya :

Kartini : Duh, Tuhan, kadang aku ingin, hendaknya TIADA SATU AGAMA pun di atas dunia ini. Karena agama-agama ini, yang justru harus persatukan semua orang, sepanjang abad-abad telah lewat menjadi biang-keladi peperangan dan perpecahan, dari drama-drama pembunuhan yang paling kejam. (6 Nopember 1899)

Cut Nyak Dien : Islam adalah AGAMA KEBENARAN dan harus diperjuangkan di tanah Aceh sampai akhir darah menitik.

Kartini : Hatiku menangis melihat segala tata cara ala ningrat yang rumit itu…

Cut Nyak Dien : Kita perempuan seharusnya tidak menangis di hadapan mereka yang telah syahid (Disampaikan pada anaknya Cut Gambang ketika ayahnya, Teuku Umar tertembak mati)

Kartini : Aku mau meneruskan pendidikanku ke Holland, karena Holland akan menyiapkan aku lebih baik untuk tugas besar yang telah kupilih. (Surat Kartini kepada Ny. Ovink Soer, 1900)

Cut Nyak Dien : Untuk apa bersahabat dengan Ulanda Kaphe (Belanda Kafir) yang telah membakar masjid-masjid kita dan merendahkan martabat kita sebagai muslim!

Idealnya seorang Pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme bukan kesetaraan yang tak jelas. Kartini tidak melalui satu medan perang pun, Kartini tidak hidup di hutan dan tidak pernah merasakan kehilangan suami dan anaknya, Kartini menggunakan peluru ‘pena’ dengan berkirim surat pada teman2 Feminis-nya di Belanda utk memperjuangkan hak perempuan yang menurutnya ‘dikekang’ oleh budaya Jawa khususnya ningrat. Jadi musuh Kartini bukan kolonial Belanda tapi adat ningrat Jawa. Mestinya ia jadi pahlawan bagi kaum Bumiputera Jawa.

Cut Nyak Dien berjuang dari hutan ke hutan, bahkan ketika matanya mulai rabun dan penyakit encoknya kambuh, ia tidak berhenti berjuang. Ia melihat dua suaminya tertembak oleh Belanda, gugur di medan perang. Ia kehilangan anak perempuannya yang lari ke hutan ketika ia ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Ia membangkitkan semangat jihad masyarakat Aceh ketika masjid-masjid mereka dibakar Belanda. Inilah pahlawan sejati yang seharusnya direnungi perjuangannya setiap tahun, perempuan yang melawan penjajah Belanda, bukan yang meminta bantuan Belanda dan bersahabat dengan mereka selama masa penjajahan.

MENGAPA BELANDA LEBIH MEMILIH KARTINI, BUKAN CUT NYAK DIEN ATAU DEWI SARTIKA?

Tiar Anwar Bachtiar
(Peneliti INSISTS dan Kandidat Doktor Sejarah UI)

Mengapa harus Kartini? Mengapa setiap 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini? Apakah tidak ada wanita Indonesia lain yang lebih layak ditokohkan dan diteladani dibandingkan Kartini?

Pada dekade 1980-an, guru besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar pernah menggugat masalah ini. Ia mengkritik pengkultusan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional Indonesia. Tahun 1988, masalah ini kembali menghangat, menjelang peringatan hari Kartini 21 April 1988. Ketika itu akan diterbitkan buku Surat-Surat Kartini oleh F.G.P. Jacquet melalui penerbitan Koninklijk Institut voor Tall-Landen Volkenkunde (KITLV).

Tulisan ini bukan untuk menggugat pribadi Kartini. Banyak nilai positif yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Kartini. Tapi, kita bicara tentang Indonesia, sebuah negara yang majemuk. Maka, sangatlah penting untuk mengajak kita berpikir tentang sejarah Indonesia. Sejarah sangatlah penting. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Al-Quran banyak mengungkapkan betapa pentingnya sejarah, demi menatap dan menata masa depan.

Banyak pertanyaan yang bisa diajukan untuk sejarah Indonesia. Mengapa harus Boedi Oetomo, Mengapa bukan Sarekat Islam? Bukankah Sarekat Islam adalah organisasi nasional pertama? Mengapa harus Ki Hajar Dewantoro, Mengapa bukan KH Ahmad Dahlan, untuk menyebut tokoh pendidikan? Mengapa harus dilestarikan ungkapan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani sebagai jargon pendidikan nasional Indonesia?

Bukankah katanya, kita berbahasa satu: Bahasa Indonesia? Tanyalah kepada semua guru dari Sabang sampai Merauke. Berapa orang yang paham makna slogan pendidikan nasional itu? Mengapa tidak diganti, misalnya, dengan ungkapan Iman, Ilmu, dan amal, sehingga semua orang Indonesia paham maknanya.

Kini, kita juga bisa bertanya, Mengapa harus Kartini? Ada baiknya, kita lihat sekilas asal-muasalnya. Kepopuleran Kartini tidak terlepas dari buku yang memuat surat-surat Kartini kepada sahabat-sahabat Eropanya, Door Duisternis tot Licht, yang oleh Armijn Pane diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang.

Buku ini diterbitkan semasa era Politik Etis oleh Menteri Pengajaran, Ibadah, dan Kerajinan Hindia Belanda Mr. J.H. Abendanon tahun 1911. Buku ini dianggap sebagai grand idea yang layak menempatkan Kartini sebagai orang yang sangat berpikiran maju pada zamannya. Kata mereka, saat itu, tidak ada wanita yang berpikiran sekritis dan semaju itu.

Beberapa sejarawan sudah mengajukan bukti bahwa klaim semacam itu tidak tepat. Ada banyak wanita yang hidup sezamannya juga berpikiran sangat maju. Sebut saja Dewi Sartika di Bandung dan Rohana Kudus di Padang (terakhir pindah ke Medan). Dua wanita ini pikiran-pikirannya memang tidak sengaja dipublikasikan. Tapi yang mereka lakukan lebih dari yang dilakukan Kartini. Dewi Sartika (1884-1947) bukan hanya berwacana tentang pendidikan kaum wanita.

Ia bahkan berhasil mendirikan sekolah yang belakangan dinamakan Sakola Kautamaan Istri (1910) yang berdiri di berbagai tempat di Bandung dan luar Bandung. Rohana Kudus (1884-1972) melakukan hal yang sama di kampung halamannya. Selain mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia (1911) dan Rohana School (1916), Rohana Kudus bahkan menjadi jurnalis sejak di Koto Gadang sampai saat ia mengungsi ke Medan. Ia tercatat sebagai jurnalis wanita pertama di negeri ini.

Kalau Kartini hanya menyampaikan ide-ide dalam surat, Dewi Sartika dan Rohana Kudus sudah lebih jauh melangkah dengan mewujudkan ide-ide mereka dalam tindakan nyata. Jika Kartini dikenalkan oleh Abendanon yang berinisiatif menerbitkan surat-suratnya, Rohana menyebarkan idenya secara langsung melalui koran-koran yang ia terbitkan sendiri sejak dari Sunting Melayu (Koto Gadang, 1912), Wanita Bergerak (Padang), Radio (padang), hingga Cahaya Sumatera (Medan).

Kalau saja ada yang sempat menerbitkan pikiran-pikiran Rohana dalam berbagai surat kabar itu, apa yang dipikirkan Rohana jauh lebih hebat dari yang dipikirkan Kartini. Bahkan kalau melirik kisah-kisah Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah, Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Cutpo Fatimah dari Aceh, klaim-klaim keterbelakangan kaum wanita di negeri pada masa Kartini hidup ini harus segera digugurkan. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Aceh dari serangan Belanda. Tengku Fakinah, selain ikut berperang juga adalah seorang ulama-wanita.

Di Aceh kisah wanita ikut berperang atau menjadi pemimpin pasukan perang bukan sesuatu yang aneh. Bahkan jauh-jauh hari sebelum era Cut Nyak Dien dan sebelum Belanda datang ke Indonesia, Kerajaan Aceh sudah memiliki Panglima Angkatan Laut wanita pertama, yakni Malahayati. Aceh juga pernah dipimpin oleh Sultanah (sultan wanita) selama empat periode (1641-1699). Posisi sulthanah dan panglima jelas bukan posisi rendahan.

Jadi, ada baiknya bangsa Indonesia bisa berpikir lebih jernih: Mengapa Kartini? Mengapa bukan Rohana Kudus? Mengapa bukan Cut Nyak Dien? Mengapa Abendanon memilih Kartini? — Apa karena Cut Nyak dibenci penjajah?— Dan mengapa kemudian bangsa Indonesia juga mengikuti kebijakan itu? Cut Nyak Dien tidak pernah mau tunduk kepada Belanda. Ia tidak pernah menyerah dan berhenti menentang penjajahan Belanda atas negeri ini.

Meskipun aktif berkiprah di tengah masyarakat, Rohana Kudus juga memiliki visi keislaman yang tegas. Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan, begitu kata Rohana Kudus.

Bayangkan, jika sejak dulu anak-anak kita bernyanyi: Ibu kita Cut Nyak Dien. Putri sejati. Putri Indonesia…, mungkin tidak pernah muncul masalah Gerakan Aceh Merdeka. Tapi, kita bukan meratapi sejarah, Ini takdir. Hanya, kita diwajibkan berjuang untuk menyongsong takdir yang lebih baik di masa depan. Dan itu bisa dimulai dengan bertanya, secara serius: Mengapa Harus Kartini?

Friday, April 19, 2019


Ada tulisan enak di baca pak.

DENNY JA, AYO SEMBELIHLAH 'KAMBING HITAM' ITU

Oleh : Nasrudin Joha

Pilpres tahun ini bukan saja pertarungan antara Jokowi vs Prabowo, tapi juga pertarungan 'Ideologi Survei Denny JA vs Kehendak dan Aspirasi Umat'. Jika pernyataan ini disampaikan Abdullah Mahmud Hendropriyono, baru betul. Bukan mempertentangkan khilafah vs Pancasila.

Kenapa ini pertaruhan Denny JA ? Iya, sebab jika Prabowo menang, maka selesai sudah reputasi, masa depan, dan nasib dapur Denny JA. Kemenangan Prabowo menandai betapa rusaknya kredebilitas, nalar, ilmu dan reputasi seorang Denny JA yang disebut-sebut masuk sebagai orang yang paling berpengaruh versi Majalah Time's pada tahun 2015.

Jika Prabowo menang, maka Denny JA tak jauh beda dengan Jokowi. Bedanya, Jokowi tipu-tipu via kebijakan Pemerintahan sedangkan Denny JA tipu-tipu via survei yang diklaim ilmiah.

Putusan resmi dari KPU belum ada, namun semua lembaga survei yang berafiliasi -termasuk LSI punya Denny JA- telah mengumumkan kemenangan untuk pasangan Jokowi - Ma'ruf. Tidak tanggung, bahkan selisihnya hingga 'dua digit'.

Awalnya, publik tersihir, akibatnya banyak yang dismotivasi untuk terus mengontrol jalannya proses tabulasi dan penghitungan suara. Namun, akses sosial media yang begitu terbuka, membuat nalar publik alamiah melakukan verifikasi atas klaim yang diproklamirkan oleh Denny JA & the Gank.

Mulailah, benang merah yang kusut itu terurai. Puzle demi puzle mulai disusun, bangunan kemenangan Prabowo nampak kokoh, sementara klaim kemenangan untuk Jokowi terlihat rapuh dan nyaris rubuh.

Pertama, netizen mampu menemukan kejanggalan siaran live berbagai stasiun TV swasta yang menunjukan prosentase angka-angka yang mengunggulkan Prabowo - Sandi. Lantas, sejurus kemudian angka itu disulap berubah memenangkan Jokowi - Ma'ruf.

Temuan ini ditampilkan netizen dalam berbagai varian dan versi, ada video, meme, gambar grafik dengan petunjuk lingkaran dan tanda panah, ulasan singkat, dll. Temuan netizen ini kemudian viral di jejaring sosial media, yang tentu saja merobohkan kredebilitas deklarasi kemenangan Jokowi - Ma'ruf oleh lembaganya Denny JA dan konco-konconya.

Kedua, secara perlahan tim Prabowo mampu mengumpulkan jumlah suara real dari formulir C1, bahan utama yang menjadi dasar tabulasi dan penghitungan suara nasional yang digunakan KPU. Bahkan, hingga jumlah data terkumpul sekitar 40 % dari total TPS yang ada.

Meskipun data ini baru 40 %, namun dengan melihat trend dan selisih kemenangan untuk Prabowo mencapai angka 62 %, maka dapat dipastikan angka ini tidak akan bergeser jauh pad hitungan tuntas ketika formulir C1 genap 100 %. Kesimpulannya, deklarasi kemenangan Prabowo memiliki dasar dan basis ukur yang jelas, beda dengan klaim Denny JA yang bermasalah.

Apalagi, menurut sumber tertentu data kemenangan Prabowo - Sandi ini sesuai atau cocok dengan data yang dimiliki Mabes TNI yang dihimpun dari Koramil-Koramil seluruh Indonesia. Mengenai data ini, saya sendiri lebih mengakui keakuratan dan kredebilitas lembaga TNI, ketimbang hasil tebak-tebakan angka Denny JA.

Ketiga, animo publik atas kemenangan Prabowo begitu antusias. Berbeda dengan suasana kebatinan yang terbaca dari gestur, ekspresi wajah dan rona muka, serta aksen bahasa yang disampaikan oleh Megawati, Jokowi, atau tim TKN secara keseluruhan.

Bahkan, beredar juga foto dan video muka masam TKN yang sedang menyimak hasil Quick Qount. Nampak dari raut mukanya, ekspresi itu jika dibaca awam, apalagi ahli gestur dan psikolog, jelas bukan ekspresi kemenangan. Melainkan, ekspresi kegalauan, ketakutan yang sangat atas pengumuman kekalahan yang akan resmi disampaikan oleh KPU.

Berbeda dengan ekspresi netizen yang begitu gegap gempita mengabarkan kemenangan Prabowo. Publik begitu antusias saling mengabarkan kemenangan Prabowo, termasuk di daerah Madura yang menang luar biasa besar.

Bahkan khusus untuk kemenangan Prabowo di Madura, netizen telah menyiapkan berbagai Parang dengan jenis dan macam yang variatif, untuk dipersiapkan bagi La Nyala Mataliti. La nyala, sebelumnya telah bernadzar akan potong leher jika Prabowo menang di Madura.

Nah, ternyata setelah semua terbongkar dan kemenangan yang diumumkan Denny JA bertentangan kehendak dan realitas publik, rupanya si Denny ini lumayan militan. Dia, tetap kokoh pada 'kedustaan' yang diproduksinya dengan tetap membela rilis Quick Qount abal-abal itu, bahkan seperti biasa membumbuinya dengan serbuan meme-meme yang childisc. Nyaris seperti kartunis, bukan lagi seorang peneliti.

Seharusnya, Denny JA segera mencari 'kambing hitam' lantas menyembelihnya sebagai tumbal atas 'tipu-tipu' yang selama ini di edarkan. Dengan menyembelih 'kambing hitam' Denny JA akan terbebas dari dakwaan publik, segera menepi, dan membiarkan publik melupakan kekeliruannya -sebagaimana terjadi di Pilkada DKI Jakarta- sambil membangun relasi lagi dengan pihak yang menang, dan berharap masih mendapat proyek survei agar lembaganya bisa tetap eksis dan survive.

Sayangnya itu tak dilakukan, setidaknya sampai hari ini atau sampai menunggu keputusan resmi KPU. Mungkin, Denny JA mengetahui skenario rahasia tertentu hingga pengumuman resmi KPU sehingga masih berani 'ngotot' atas deklarasinya. Sebenarnya hal ini rawan, karena jika skenario rahasia itu urung dilakukan karena besarnya tekanan publik, maka Denny JA akan sendirian menanggung malu.

Atau bisa juga Denny JA sudah menganggap Pilpres tahun ini bukan lagi pertarungan antara Jokowi vs Prabowo, sebagaimana diterangkan diawal tulisan ini. Denny JA telah menjadikan ajang Pilpres ini sebagai pertarungan kredebilitas pribadi dan masa depan lembaga surveinya. Jika demikian, tentu tak butuh lagi 'kambing hitam' untuk dijadikan alasan atas khilafnya deklarasi survei yang dilakukan.

Saat Pilpres ini sudah diadopsi sebagai pertarungan pribadi Denny JA, maka rumusnya bukan lagi mencari kambing hitam, tapi "RAWE-RAWE RANTAS, MALANG-MALANG PUTUNG".

Denny oh Denny melas sekali nasibmu ? Melawan rakyat itu berat, kekuasaan yang tiran saja bisa terjungkal, apalagi cuma lembaga survei-surveyan ? [].

Monday, April 15, 2019



“Tidak ada orang jujur yang bisa menjadi kaya, karena ketidakjujuran selalu mendapat bayaran lebih daripada kejujuran; Sehingga semakin kaya seseorang makin tidak jujur dan tidak baik adanya” (Plato)

 Ironi hidup di negeri “pemimpin kaya rakyat menderita.”

Indonesia untaian zamrud katulistiwa adalah sebuah negeri bagaikan mutiara yang berserakan terhampar dari sabang sampai merauke. Keindahan negeri yang terposisikan sebagai poros silang strategis antar benua dan antar samudera mengandung kekayaan alam yang luar biasa sampai sampai disebut dalam Al-quran (Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?. Sebuah negeri yang Geography Destiny-nya merupakan negeri bahari.

Pesona negeri ini tak lekang oleh banyaknya jutaan penyair yang mengaguminya, sampai takkan habis kata tuk melukiskannya. Ribuan bahkan jutaan pelawat dari pelosok dunia mengunjungi negeri yang pesonanya tak pernah pudar berlipstikan warna abadi, kekayaannya bagaikan mata air yang tak pernah kering. Ribuan jenis buah-buahan dan makanan laksana surga dengan air sungai yang mengalir sepanjang masa.

Dongeng-dongeng dan cerita nenek moyang tentang nusantara yang gemah ripah loh jinawi bukan merupakan isapan jempol belaka. Bukanlah cerita fiktif semacam penghibur untuk sekedar anak bayi yang dininabobokkan, kita sebagai anak bangsa yang terlunta ditanah air sendiri. Fakta empiris telah menggambarkan dengan begitu gamblang sekaligus membuktikan betapa melimpahnya kekayaan negeri bahari ini yang bernama Indonesia. Bahkan ribuan tahun yang lalu Aristoteles filsuf yunani telah melukiskan sebuah negeri bahari ini merupakan benua Atlantis yang dilanjutkan oleh penelitian dan penemuan ilmuwan Santos dari Brazil yang melalui penyelidikannya selama 30 tahun, inilah negeri penggalan surga. The lost Paradise.

Sangat ironis, keadaan tersebut justru berbanding terbalik 180 derajat dengan kondisi rakyatnya, yang masih terlilit hidup kesusahan, kebanyakan rakyat masih berada dalam kemiskinan, inilah ironi negeri bahari yang bernama Indonesia.

Pergantian pemimpin negeri ini hanya berpindah tangan saja tetapi tetep saja kelakuan bak zombi berkulit coklat penghisap rupiah, baik sopil maupun militer lihat saja ketika memimpin yang berubah hanya kehidupan pemimpinnya yang bergelimang tumpukan barang mewah dan tidur beralaskan rupiah tetapi rakyat dan bawahan bahkan institusi tetap tidak berubah. Bila negeri ini pemerintah bilang negeri bahari atau negara maritim sekalipun, pernahkah kita membangun Pangkalan TNI AL yang lengkap dari awal yang memenuhi unsur-unsur tugas Pangkalan? Timbulah kalimat “sepertinya negeri ini ada atau tidak ada pemimpinnya sama saja.”

Ibarat anak ayam mati dilumbung padi. Itulah pepatah untuk menggambarkan kondisi riil rakyat Indonesia. Rakyat hidup dinegeri bahari negeri kepulauan nan kaya dan makmur. Pernyataan tersebut bukan sesuatu yang berlebihan, dengan melihat kasat mata potensi yang ada seharusnya rakyat bisa hidup lebih maju dan sejahtera bahkan bisa lebih sejahtera dibandingkan penduduk Eropa, China, Jepang bahkan juga Amerika sekalipun. Realitasnya adalah rakyat hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Dengan data BPS desember 2014 jumlah penduduk miskin pada maret 2014 sebanyak 28, 28 juta orang (11,25 persen).

Boleh percaya atau tidak dengan data tersebut walaupun dikeluarkan oleh institusi resmi akan tetapi realitanya adalah kemiskinan dinegeri ini jauh lebih besar dari data yang ada. Argumentasinya adalah ukuran miskin dan kemiskinan yang dirilis pemerintah menggunakan ukuran dan perspektif sendiri yang tidak rasional. Bahkan menurut ukuran bank dunia, kemiskinan yang ada di Indonesia masih lebih besar dari data yang dikeluarkan oleh BPS.

Kemiskinan yang terjadi di negeri ini diperkirakan masih lebih dari 60 persen atau sekitar 150 juta jiwa lebih dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sekitar 250 juta jiwa. Intinya dengan kekayaan negeri bahari yang melimpah ini kemiskinan masih besar. Menurut Safii Maarif dalam bukunya, Islam dalam bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (edisi kedua, mizan 2015) “Soal angka kemiskinan saya kira yang dilansir BPS itu salah karena faktanya ada setengah dari penduduk yang tidak bisa makan tiga kali sehari.”

Dunia ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluknya, namun tak pernah cukup untuk memuaskan satu orang manusia. Berantas korupsi hingga akar-akarnya namun jangan sentuh Istana.

Sangat mengenaskan nasib rakyat negeri bahari Indonesia. Entah karena apa, nasib dan kehidupannya begitu nista dan ironis. Tinggal dan sebagai pewaris dari segala kekayaan alam dari tempat lahir dan leluhur mereka, namun waktu demi waktu kehidupan yang layak seakan enggan menghampiri.

 Tahun berganti tahun hingga abad berganti abad, penindasan dan penjajahan tak pernah beranjak dari kehidupan kita sebagai bangsa. Hanya bentuk dan pelakunya yang berubah dan berganti. Hingga kini kita telah merdeka lebih dari setengah abad, namun esensi kemerdekaan yang berarti rakyat hidup dalam kondisi sejahtera dan terlindungi oleh hukum yang adil seakan akan jauh panggang dari api, seakan-akan hanya fatamorgana dan ilusi yang dibangun oleh para penguasa yang telah tega membiarkan rakyat dalam kenestapaan dan penderitaan.

Harapan untuk hidup lebih baik setelah kekuasaan rezim orde baru telah tumbang masih sangat jauh dari kenyataan. Reformasi yang berlangsung hampir telah melahirkan demokrasi belum mampu mengubah kehidupan rakyat secara signifikan, bahkan telah melahirkan sejumlah elit baru beserta antek-anteknya yang menikmati secara berlebihan dari kekayaan negara. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sistem politik demokrasi dan reformasi telah melahirkan para penindas baru hanya penampilan dan gayanya yang berbeda. Demokrasi telah menghasilkan para pemimpin dan pejabat yang korup, apakah salah bila kita katakan negara kita adalah negeri bahari tempat sarangnya para koruptor?

Dari data yang kita baca dan kita dengar dari berita berita televisi, pemberitaan tentang koruptor hampir tiap hari dan ini bukan drama tetapi yang sebenarnya terjadi, itupun yang ketangkap atau sesuai pesanan padahal yang nyuruh nangkeppun juga korupsi.

Sejarah panjang korupsi dinegeri ini adalah sejarah panjang umat manusia yang take for granted, sudah bawahan orok kata orang Jakarta. Sifat korupsi sudah melekat dengan diri manusia sejak lahir, sama halnya dengan kebutuhan manusia terhadap seks, makan, minum dan sebagainya. Perbedaannya adalah sifat dan perilaku korup berdampak buruk pada kehidupan manusia yang lain, karena korupsi adalah bentuk sifat keserakahan manusia yang tak akan pernah terpuaskan.

Sebab utama korupsi adalah mental dan watak yang dipenuhi nafsu untuk hidup bermewah-mewah dari para pemegang amanah rakyat, alias para penguasa. Nafsu yang sudah melekat dalam diri setiap manusia, maka kemampuan dan kekuasaan untuk mengendalikannya adalah kunci sesorang menjadi korup ataukah amanah.

 Sejarah korupsi diIndonesia merupakan sejarah panjang yang terjadi pada umat manusia diseluruh dunia. Penyakit bawaan orok ini mulai menjadi masif sejak pertama kali VOC memasuki wilayah Nusantara. Dari berbagai sejarah, VOC bangkrut akibat korupsi merajalela yang diambil alih langsung oleh kerajaan Belanda sekitar tahun 1800-an. Aliansi politik yang berpihak kepada VOC yang memuluskan semangat kolonialisme mereka pada bangsa-bangsa di Nusantara. Maka saat itu praktik-praktik suap dan upeti atau gratifikasi terjadi secara terbuka.

Setelah Indonesia merdeka, sistem multipartai saat Orde Lama, mengakibatkan persaingan dan kompetisi yang tidak sehat dalam perpolitikan kita dan partai yang berkuasa akhirnya tergiur untuk melakukan korupsi demi menggali dana-dana untuk politik atau kampanye. Era itu semua hal identik dengan semboyan dan simbol-simbol revolusioner. Maka keputusan pemerintahan Orde Lama menggiatkan gerakan anti korupsi dikenal dengan nama “Operasi Budhi”, mirip-mirip revolusi mental yang kini digaungkan oleh pemerintah sekarang, meski kini gaungnya nyaris tak terdengar karena kala gaduh dengan riuh rendahnya pemberitaan media massa tentang beraneka ragam polemik menyangkut persoalan bangsa lainnya termasuk masalah korupsi pejabat yang masih sedap-sedap dilihat di televisi hampir tiap hari. Dalam praktiknya semangat pemberantsan korupsi pada jaman Bung Karno juga banyak mengalami kendala dan hadangan. Apalagi jika menyangkut pejabat tinggi negara, apalagi memiliki kedekatan-kedekatan khusus dengan sang Presiden.

Rezim Orde Lama pimpinan Sukarno tumbang, Penggantinya Jendral Soeharto mengampanyekan bahwa Orde Baru akan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah rusak akibat sala urus Orde Lama. Berjalannya waktu korupsi di era Orde Baru juga semakin subur, dan berjalannya waktu operasi tatib yang dikomandoi oleh Laksamana Sudomo akhirnya kempes ditengah jalan. Perlahan tapi pasti, eksistensinya hilang tanpa bekas seperti debu yang dihempas angin.

Saat ini menurut data dari ICW trend korupsi dikalangan pejabat pemerintah baik dieksekutif, legislatif maupun yudikatif semakin marak dan bahkan semakin naik baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Catatan yang dirilis oleh ICW dari kasus-kasus korupsi yang terjadi sejak 2010-2014 terus mengalami kenaikan, terutama periode 2013-2014.

Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian dan komisi pemberantsan korupsi pada tahun 2010 adalah 436 kasus. Tahun 2011 sebanyak 448 kasus, tahun 2012 sebanyak 402 kasus, tahun 2013 naik menjadi 560 kasus. Sementara oknum tersangkut kasus korupsi juga terus meningkat pada tahun 2010 sebanyak 1.157 orang, tahun 2013 sebanyak 1.271 tersangka. Maka tidaklah berlebihan bila kita katakan negeri bahari ini adalah sarang para koruptor yang kasusnya terungkap sejak 2005 hingga 2014.

“Kejahatan yang paling sempurna adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara. Dibalik setiap harta yang melimpah terdapat kejahatan (Balzac)”

Pihak militer Indonesia telah terlibat dalam kegiatan ekonomi sejak permulaan 1950-an. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari pendapatan diluar anggaran biasa bagi kepentingan operasi masing-masing komando dan kesatuan militer. Namun ini juga demi kepentingan pribadi politik para perwira dan faksi. Rata-rata bisnis tersebut bersifat ilegal dan vulgar. Bentuk berbagai pungutan dalam pengangkutan barang, penyelundupan dan memberikan perlindungan bagi kejahatan terorganisasi. Ketika rezim militer orde baru berkuasa, bisnis militer bahkan menjadi kegiatan yang resmi dengan mendirikan perusahaan-perusahaan milik militer. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan milik militer tersebut bekerja sama dengan pihak kapital swasta. Meskipun kini, diera reformasi bisnis-bisnis militer secara resmi telah sangat dikurangi, namun praktik-praktik bisnis dengan pola pendekatan kekuasaan masih marak terjadi. Pemainnya lebih variatif, baik tokoh militer maupun sipil yang memiliki kedudukan kuat dalam politik.

Dari sedikit gambaran diatas, menunjukkan kepada kita bahwa praktik-praktik bisnis dengan model dan cara mafia hingga kini masih terus berlangsung. Maka tidak heran jika kita melihat kehidupan disekitar kita secara gamblang bisa kita rasakan. Sekelompok orang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa besarnya disisi lain, dan ini kelompok mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Kata mafia berasal dari italia yang pada awalnya “Mafia” memiliki arti yang positif, yakni laki-laki terhormat yang disebut mafioso. Pimpinannya disebut sebagai Godfather. Dalam perjalanannya, perkumpulan atau organisasi yang terdiri dari orang-orang italia ini banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang terorganisasi. Istilah mafia begitu populer ketika imigran Italia mulai masuk ke Amerika dan melakukan bisnis-bisnis ilegal dinegeri Paman Sam.

Setiap wilayah atau bangsa bahkan suku-suku bangsa kegiatan dan aktivitas kejahatan terorganisasi dengan rapi dan juga memiliki istilah sendiri-sendiri, seperti Yakuza di Jepang, Triad di China dan sebagainya. Amerika karena merupakan negara super power dalam banyak hal, termasuk didalamnya dunia seni, baik sastra maupun film, pada akhirnya kata mafia lebih populer untuk menyebut berbagai jenis kegiatan bisnis terorganisasi yang bermain diwilayah abu-abu bahkan melanggar hukum.

Keberadaan mafia di Indonesia kian hari kian mengemuka, salah satunya adalah sektor hukum, sehingga pada tahun 2009 Presiden SBY membentuk Satuan tugas Anti Mafia Hukum berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2009 tanggal 30 desember 2009. Menurut Deny Indrayana, Sekretaris Satgas Mafia Hukum diera SBY sembilan wilayah yang menggurita praktik-praktik mafia diantaranya adalah; mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai, mafia kehutanan, mafia tambang dan energi, mafia narkoba, mafia tanah, mafia perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa nyaris disemua sektor bisnis yang berhubungan dengan barang dan jasa di Indonesia terindikasi rawan praktik-praktik mafia. Bahkan yang terjadi setelah satgas terbentuk sektor lain yang tidak sepi dari mafia adalah sektor anggaran, bahkan sektor pemakaman di Jakarta, rumah susun dan sebagainya.

Terkoneksi Kepentingan Asing.
Bila ditarik kebelakang secara historis baik para koruptor maupun mafia dan munculnya Undang-Undang penanaman modal ketika masa Presiden Soeharto menjadi sebuah pintu masuk bagi investor migas dunia ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia salah satu tempat yang menguntungkan dalam bisnis sektor migas.

Agen-agen asing ini dengan sebutan cecunguk asing. Memang praktik pengkhianatan oleh anak bangsa sendiri yang bekerja pada kepentingan politik dan ekonomi asing demi secuil bayaran dengan megorbankan kepentingan nasional sudah terjadi selama berabad-abad dan turun temurun. Para mafioso ini bahkan dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat, dengan pendidikan rata-rata tinggi bahkan lulusan universitas-universitas terbaik diluar negeri.

Apa yang dinyatakan oleh Fuad Bawazir tentang mafia Barkley, mereka para teknokrat merancang pembangunan Indonesia sejak awal orde Baru yang mengadopsi mentah mentah sektor ekonomi versi Bank Dunia, ADB, IMF dan patuh pada instruksi para senator di Washington DC Amerika Serikat. Akhirnya terbukti karena konsep pembangunan semasa Orde Baru dikendalikan oleh kepentingan asing lewat mafioso-mafioso lokal yang disetir oleh IMF dan Bank Dunia, maka fundamental ekonomi kita rapuh, langsung ambruk ketika nilai dolar naik terhadap rupiah, dan Soeharto terpaksa mundur dan meletakkan jabatan Presiden pada mei 1998.

Sejalan dengan pernyataan Ichsanuddin dan Fuad, para mafioso lokal masuk dalam berbagai sektor baik ekonomi maupun migas dan ekonomi, berfikir sangat liberal dan konsepnya lebih berpihak dan menguntungkan para Godfathernya di luar negeri. Bahkan Ichsanuddin menyatakan bahwa organisasi ini terus melakukan kaderisasi mafia hingga saat ini.

Mafia Barkley nama yang sangat populer untuk menyebut para penguasa dibidang kebijakan ekonomi dan keuangan. Maka konsep pembangunan ekonomi kita sejak awal Orde Baru telah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan asing. Karakteristik terbaca pada sistem ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, namun nol dalam pemerataan. Kebijakan ekonomi model tersebut memang tumbuh relatif tinggi dapat tercapai. Namun selain tidak merata, pertumbuhan tersebut sebenarnya keropos karena fundamental ekonomi rapuh, akibatnya terbukti keudian membawah bencana ekonomi besar dan berlarut-larut. Hal tersebut akan diperparah apabila pembangunan hanya mengandalkan utang luar negeri pemerintah. Ketika terjadi ledakan, fundamental ekonomi kita langsung runtuh dan rakyat kecil menjadi babak belur.

Inilah yang harus kita perjuangkan bersama dari lubuk hati yang ikhlas akan muncul pelita-pelita harapan bangsa. Perubahan sosial adalah keniscayaan. Perubahan itu sebuah kepastian yang tidak akan dilawan menjadi seberapa sistematis dan cepat perubahan bisa terjadi. Atau kita lebih senang berjalan lambat seperti kawanan kura-kura atau bergerak dinamis selayaknya semut hitam bak pasukannya Nabi Sulaiman. Meski dunia berpihak kepada kejahatan, karena para penindas pun berkembang biak sangat cepat, Bahkan ketika keadilan sosial, ekonomi, pemerataan, kesejahteraan serta kepastian hukum adalah utopia. Jangan sekalipun kita berpaling dari lahan perjuangan, karena disitulah puncak tertinggi nilai kemanusiaan tumbuh subur. Karena perjuangan mengangkat derajat kemanusian adalah setinggi-tingginya kesalehan sosial.

Sunday, April 14, 2019


73 tahun silam, bangsa Indonesia memerdekakan dan membebaskan diri dari kekuasaan kolonial Belanda dan Jepang. Tiga ratus lima puluh tahun dibawah kekuasaan pemerintah Belanda dan tiga setengah tahun dibawah pendudukan Jepang. Membebaskan negeri ini dari kedua kekuasaan penjajah itu, bukan hal gampang, rakyat Indonesia merelakan darah mereka tumpah-ruah, harta mereka pergi, keluarga mereka terpisah untuk selamanya. Tujuannya bebas dari penjajahan, bebas dari tanam paksa dan bebas dari romusha. Pekik kemerdekaan melalui UU Dasar 1945 disebutkan, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…dan penjajahan dimuka bumi ini harus dihapuskan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Alinea yang lain, menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah 73 tahun Indonesia merdeka, apakah benar-benar sudah bebas dari penjajahan. Dan apakah bebas dari rasa lapar, bebas dari dari ketakutan. Saya menyaksikan keadaan masi terus berlasung dengan penjajah yang berbeda.


Menurut saya rendahnya pendapatan bukan merupakan ukuran kemiskinan, namun kita bisa lihat bahwa kurangnya pendapatan dapat memengaruhi rendahnya tingkat kesejahtraan, rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan dan lainnya. Kita menyaksikan begitu banyak orang menderita sakit tanpa ke rumah sakit, tanpa pertolongan dokter karena mereka tak memiliki uang. Bila kita membuka angka statistik, penduduk negeri ini masih miskin. Kemiskinan penduduk yang hidup dibawa dua dollar perhari memang hanya naik turun dari periode pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Kita masih menyaksikan kantong kemiskinan dimana. Hampir semua provinsi kita saksikan memiliki perkampungan kumuh, dan hari ini kita juga masih menyaksikan pengemis di jalan-jalan hampir di seluruh wilayah negeri. Memang negeri ini secara fisik sudah merdeka, namun secara hakiki masih jauh dari panggang dan api. Jurang antara kaya dan miskin begitu berjarak, begitu menganga.

Secara fisik kita menyaksikan gedung pencakar langit menghiasi tanah air begitu mega, kita juga menyaksikan begitu kontras, masih banyak orang tidur dibawa kolong jembatan tidak memiliki rumah, menggunakan ruang dibawah jalan tolong untuk tidur. Kita juga menyaksikan orang tidur didalam kotak bersegi empat di trotoar tidak memiliki rumah. Di trotoar kita juga menyaksikan orang memakai mobil Cadilac, Lexus,Jaguar Sport dan Ferarri. Dengan begitu, mungkin kita bertanya, sudahkah kita warnai negara indonesia menikmati kemerdekaan ini


Melihat negeri ini secara fisik adalah negara kaya sumber mineral, namun hasil hanya sebagian kecil dinikmati oleh penduduk negeri. Bila pada zaman kolonial,Vereenigde Oostindische Compagnie-VOC sudah menguras kekayaan alam negeri ini sejakabad ke-15.VOC mengangkut hasil mineral dan rempah ke negeri mereka di eropa sana. Namun di zaman kemerdekaan, yang sudah berusia 73 tahun, pengangkutan hasil bumi dari tanah air masih terus berlangsung dan hasilnya hanya dinikmati segelintir orang di kekuasaan. Bila dulu usaha dagangadalah VOC, sekarang Trans National Corporation-TNC. Bila dulu dinikmati oleh pemerintah kerjaan belanda, maka sekarang dinikmati oleh sebagian kecil elite yang duduk di kekuasaan negara. Mereka memakan dan menikmati kekayaan bukan hanya dari cara halal, mereka juga melakukan cara haram untuk menikmati kekayaan itu, misalnya korupsi, perampasan tanah rakyat. Pemerintahan kolonial hak untuk hidup rakyat Indonesia, bila melawan tidak segan mereka membunuhnya. VOC setelah mendapat hak Octrooi atau hak khusus untuk memperkuat kekuasaan dagang seperti hak mencetak uang sendiri, hak mendirikan benteng dan membentuk tentara, hak melakukan perundingan dengan raja-raja di Indonesia, hak monopoli dan mengangkat gubernur jenderal.Mendapatkan kekuatan melalui hak Octooi, VOC menggunakan kekerasan untuk menaklukkan rakyat Indonesia yang coba melawan terhadap keinginan mereka. Sebagai contoh, di pulau Maluku VOC mengadakan patroli laut yang disebut pelayaran Hongi dengan tujuan Untuk menangkap dan menghukum rakyat yang menjual/menyelundupkan rempah-rempah ke Portugis dan Inggris. Tidakkan serupa, juga kita masih menyaksikan begitu banyak perampasan tanah disertai kekerasan terjadi di tanah airyang dilakukan oleh TNC. Bahkan, demi TNC, Polisi di negeri rela menembak rakyatnya sendiri, rela menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri. Sepertinya tanah lebih berharga dari nyawa. Bedanya, bila dulu kita menyaksikan perampasan harta rakyat dilakukan oleh tentara belanda dan jepang, sekarang dilakukan oleh polisi kita sendiri, polisi yang gaji-nya dibayar oleh rakyat, polisi yang senjatanya dibeli rakyat, lalu dipakai membunuh rakyatnya sendiri.Mungkin penguasa negeri ini hanya memahami makna kemerdekaan untuk dirinya sendiri, membunuh rakyat sekalipun yang penting pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi disumbang TNC itu.


Ir Soekarno, Presiden pertama RI pernah menyampaikan bahwa, Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Ironisnya hari ini kita. Itulah sebabnya Soekarno meletakkan salah satu fondasi utama negeri ini adalah pertanian, karena penduduknya sebagian besar tinggal di pedesaan dan mereka mayoritas petani.

 Melihat dan membaca surat kabar hampir setiap tahun terdengar ada warga negara menderita kelaparan, menderita kekurangan gizi.

Di Papua Barat misalnya,bila musim kemarau datang, kita mendengar penduduk disana kekurangan pangan dan mereka kelaparan.Kalimantan Timur, yang dikenal dengan kabupaten kaya raya, ternyata banyak memiliki warga yang miskin, terutama di daerah pedalaman yang hanya menggantungkan hidupnya dengan makan satu kali dalam sehari. Di masyarakat miskin perkotaan, kita masih menjumpai banyak anak kekurangan gizi.

Angka kematian balita masih cukup tinggi hari ini, karena mereka kekurangan gizi.Memang sebenarnya pemerintah telah membangun infrastruktur pertanian seperti membangun irigasi dan membuat jalan, dan penyedia energi, namun infrastruktur itu hanya sebagian kecil dinikmati oleh rakyat miskin untuk membangun ketahanan pangan, karena berbayar. Parahnya lagi, sebagai negara pertanian, namun kita masih sering melihat pemerintah melakukan impor kedelai, impor beras, impor gula, kelangkaan cabai.Saya menyaksikan bahwa dibulan puasa tahun  (2012) kelangkaan kebutuhan pokok dipasar seperti kedelai dan lainnya serta-merta memicu melabungkan harga kebutuhan pokok. Saya menyimpulkan keadaan ini menujukkan betapa rapuh-nya ketahanan pangan di negeri yang kata, penyanyi Koesi Plus" tanah surga". Saya juga sependapat dengan Koes Plus, tanah surga, namun saya menambahkan surga bagi para "TNC". Bila demikian, kedaulatan pangan yang seringkali digemborkan pemerintah itu, mungkin tinggal cerita. Hari ini dilaporkan sekitar 13-an juta jiwa terancam rawan pangan . Parahnya lagi dan kotradiksi,pada tahun 2010 terdapat dua puluh persen penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun yang termasuk gemuk dan obesitas. Hal ini karena pertumbuhan konsumsi kelas menengah atas naik, karena pendapatan mereka meningkat. Saya juga bisa menyebut yang kaya konsumsinya meningkat, yang miskin konsumsinya menurun.

Buktinya sampai 73 tahun usia kemerdekaan, kita masih terus saja memenuhi kebutuhan pokok sebagian pangan dari impor.


Saya ketika duduk di sekolah dasar, guru kelas memberi tugas kepada saya sebagai pembaca mukadimmah UU Dasar 1945 dan sering juga pemimpin upacara.

Tugas diberikan guru ini seringkali bergantian. Saya masih ingat salah satu alinea dari pembukaan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bait itu kalau kita pahami, Founding Farther negeri menetapkan pendidikan sebagai salah tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Meskipun pada hari ini,73 tahun usia Indonesia, dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara telah menduduki peringkat teratas dari segi jumlah, kita masih merasakan bahwa pendidikan di negeri ini sangat mahal.

Layaknya seperti di negara maju. Ironisnya lagi, kita sering mendengar pemerintah menyampaikan di depan umum bahwa pendidikan adalah gratis, tetapi faktanya tidak semanis itu. Uang pungutan sana, pungutan sini, uang masuk, uang dan lain-lain menjadikan biaya sekolah menjadi lebih mahal dari yang disampaikan oleh para pejabat negara.


Pada akhirnya saya menyimpulkan 73 tahun usia kemerdekaan negara yang bhineka secara fisik telah mencapai kemerdekaan mengumandangkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diakui secara luas oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

 Namun makna kemerdekaan yang sesungguhnya masih belum bisa dikatakan merdeka, karena merdeka berarti bebas, bebas dari rasa lapar, bebas dari ketakutan.Hari ini kemiskinan masih menganga, kelaparan masih terjadi dan pendidikan masih mahal. Gangguan keamanan masih terjadi diberbagai negeri ini, nyawa begitu mudahnya melayang, dan entah dihilangkan oleh aparat negara maupun dihilangkan karena bencana alam.

Penghilangan nyawa juga karena daerah-daerah meminta untuk merdeka. Kalau mau jujur, mungkin saya bisa menyebutnya, negara masih gagal untuk memenuhi kebutuhan rakyat seperti apa yang dicita-citakan para pendiri negara ini sejak awal,Oleh karena itu, marilah kita merenung kembali makna kemerdekaan yang hakiki. bila tidak, boleh jadi Indonesia yang saat ini adalah negara bhineka, mungkin saja kedepan itu hilang bila harapan untuk rakyat itu tak terpenuhi.

Sebab saya menyebutnya, ancaman utama negara ini bukan datang dari negara tetangga atau negara lain seperti Malaysia, Singapura, Philipina dan lainnya, namun ancaman real di usia kemerdekaan 73 tahun ini adalah kelaparan, kemiskinan, pemerintahan yang buruk berupa meraja-lelalnya.

Itulah sebabnya penyebab ini harus diatasi dengan segera sehingga kita menjadi satu kesatuan yang untuh. Sehingga makna kemerdekaan yang kita rasakan sekarang bukan sekedar merdeka terdengar ditelinga merdeka berarti bebas dari melek huruf, bebas dari kelapran, bebas dari kemiskinan dan bebas dari rasa takut dirampas tanahnya, orang-orang di negeri ini bebas dari perampokkan kemerdekaanya.

Friday, April 12, 2019


Dari Nazi hingga Newt Gingrich, menunjukkan cara-cara bagaimana pemerintahan-oleh-rakyat dapat binasa dari muka bumi. Mungkin demokrasi — seperti semua hal yang dibuat oleh manusia—adalah sesuatu yang tidak abadi, yang menua dan mati.


Menuju apa, tepatnya, kita terjun? Kita merasa bahwa momentum berbagai peristiwa membawa kita ke arah sesuatu yang mengerikan. Apakah ini kembali ke fasisme? Atau akankah masa depan kita terlihat seperti Eropa Timur saat ini—demokrasi yang tidak liberal? Atau apakah teknologi begitu cepat membesarkan hidup kita, sehingga demokrasi cenderung memberi jalan untuk yang saat ini terjadi dan itu belum memiliki nama? Dan siapa “kita”? Apakah itu Amerika Serikat, yang mana di antara negara-negara Barat, telah menempatkan sesosok musuh terhadap kebebasan individu di jabatan tertinggi? Atau akankah pandangan yang lebih luas menunjukkan kepada kita, bahwa sebagian besar Eropa menuju ke arah yang sama? (Pemilu di Italia dapat berfungsi sebagai penunjuk arah.)

Saya telah membaca buku-buku yang sudah lama ada, yang sangat banyak dipasarkan akhir-akhir ini seperti donat. Ada ‘Bagaimana Demokrasi Mati’ oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt; ‘Bagaimana Demokrasi Berakhir’, oleh David Runciman; ‘Rakyat VS Demokrasi’, oleh Yascha Mounk; dan ‘On Tyranny’, oleh Timothy Snyder . Anda harus kembali lebih dari satu abad yang lalu—sampai 15 tahun sebelum Perang Dunia I—untuk menemukan saat lainnya ketika begitu banyak pemikir terkemuka—Herbert Croly, Walter Weyl, Nicholas Murray Butler, dan lainnya—yang mempertanyakan masa depan demokrasi. Tapi pada saat itu, negara-negara belum menyerah pada ideologi totalitarianisme. Kemana pun arah terjun Amerika dan Barat saat itu, saat ini jauh lebih mengerikan.
Analogi yang paling jelas dan menyedihkan pada momen kita saat ini adalah tahun 1933. Itulah kesimpulan buku Snyder—yang sebenarnya adalah semacam produk berukuran kecil yang biasanya diletakkan di samping kasir toko buku—hari akhir diformat ulang sebagai hadiah. Cukup tepat, Snyder memiliki 20 pelajaran demokrasi, dimulai dari “institusi pertahanan” hingga yang ringan seperti, “Lakukan kontak mata dan obrolan ringan.” Dia telah menulis ‘Hari Selasa bersama Morrie’ tentang anti-fasisme.
Snyder mengacu pada pengetahuan agamanya tentang totalitarianisme pada abad ke-20, untuk menawarkan kesejajaran antara saat-saat itu dan masa depan kita sendiri. Dia mengutip sebuah surat kabar Yahudi Jerman pada hari-hari setelah Hitler berkuasa, dan menolak pandangan bahwa Hitler akan melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan, karena “sejumlah faktor penting terus memeriksa pemegang kekuasaan.” Jadi, Snyder mengamati—seperti yang dipikirkan oleh banyak “orang yang masuk akal” saat ini—sedikit perhitungan bagaimana pemimpin otoriter dapat melawan institusi yang membawa mereka ke kursi kekuasaan.
Kita semua berpikir tentang tahun 1933, tentu saja. Bukankah itu pelajaran persetujuan diam-diam Jerman dengan Hitler? Dan sama seperti Pascal yang berpendapat bahwa kita lebih baik bertaruh pada keberadaan Tuhan daripada tidak, karena konsekuensinya jauh lebih buruk jika kita salah karena tidak percaya daripada jika kita salah karena percaya, jadi kita akan bodoh jika berpikir—seperti yang dilakukan orang Jerman—bahwa “Itu tidak mungkin terjadi di sini.”
Masalah dengan analogi Pascal adalah adanya konsekuensi yang sangat nyata, dan terkadang menghancurkan, untuk bertaruh pada yang tak bisa dikatakan. Ketika pemimpin Yahudi sayap kanan—dan pengikut evangelikal mereka—mengatakan “tidak akan lagi,” mereka mencoba untuk menggertak lawan mereka untuk membela Israel dengan segala cara, bersiap untuk berperang dengan Iran, meninggalkan Palestina dengan nasib mereka, dan seterusnya.
Anda tidak bernegosiasi dengan fasis; Anda melindungi diri Anda sendiri, dan institusi Anda, melawan mereka, seperti yang disarankan oleh Snyder. Tapi ini adalah kesalahan serius untuk membiarkan kemungkinan terjadinya bencana yang sangat kecil, untuk mengaburkan kemungkinan yang lebih besar dari penyakit yang lebih rendah. Mengatakan mengenai tahun “1933” sama seperti mengatakan kepada orang-orang yang memilih Donald Trump atau Marine Le Pen atau Brexit, bahwa “Anda adalah brownshirts(anggota Nazi)”. Tapi itu menghilangkan banyak pilihan.
Apakah saat ini benar-benar seperti tahun 1933? Donald Trump dengan jelas ingin menjadi seorang otoriter, dan sebagian pendukungnya akan mendukungnya jika dia mulai membongkar institusi-institusi utama. Untungnya, Trump tidak memiliki rencana atau bakat jahat yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu. Terlebih lagi, institusi Amerika jauh lebih kuat daripada negara-negara Eropa mana pun pada tahun 1930-an. Tingkat kekerasan politik jauh lebih rendah.
Seperti yang David Runciman tekankan, negara-negara seperti Mesir dan Turki terlihat lebih mirip dengan Jerman di antara peperangan, sementara negara-negara Eropa yang menyerah pada fasisme telah membangun kekebalan yang kuat terhadapnya: Lihatlah semangat para pemilih Prancis tentang nilai “republikan” dalam menghadapi Le Pen. Runciman berpendapat bahwa Trump tidak akan pernah berubah menjadi Hitler, dan mungkin memang begitu. Pada saat yang sama, Trump mungkin mewakili sesuatu yang sama-sama berbahaya, walau kurang dramatis.
Erosi yang berbahaya adalah motif utama dari ‘Bagaimana Demokrasi Mati’. Levitsky dan Ziblatt (mari kita panggil mereka L&Z untuk jangka pendek) juga menakut-nakuti kita dengan cerita dari masa lalu fasis. Tapi cerita yang mereka ceritakan adalah salah satu kepercayaan yang cukup lamban sehingga bisa luput dari perhatian saat itu. Demokrasi memiliki mekanisme “penjaga gerbang” yang menjaga anti-demokrat dari kekuasaan; pikirkan koalisi tengah-kiri/tengah-kanan yang sekarang berpihak pada partai-partai sayap kanan di sebagian besar Eropa Barat. Bagaimana, L&Z bertanya, mekanisme tersebut gagal? Di Amerika Serikat, mereka menulis, Konstitusi menyaring pilihan seorang presiden melalui sebuah pemilu yang terdiri dari para pemimpin politik.
Peran itu beralih ke partai-partai, yang membuat gagasan sayap kanan seperti Charles Lindbergh dan Henry Ford. Tapi hierarki partai mulai runtuh setelah tahun 1960-an. Di Partai Republik saat ini, penjaga gerbang adalah Sean Hannity dan Laura Ingraham dan Asosiasi Pemilik Senjata Nasional (NRA). Mereka menyaring gagasan di dalam, bukan di luar. Di Eropa, individu karismatik dapat menciptakan partai mereka sendiri, seperti Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, dan keluarga Le Pen di Prancis. Di Amerika Serikat, di mana peraturan pemilu tidak menyukai pihak ketiga, individu semacam itu dapat menaklukkan sebuah partai dari luar—setidaknya dia bisa, jika itu adalah Partai Republik. Pintu gerbang terbuka.
Dalam ‘Demokrasi di Amerika’—yang ditulis pada saat prospek demokrasi Amerika terlihat lebih baik daripada yang mereka lakukan saat ini—Alexis de Tocqueville mengamati bahwa undang-undang berbuat lebih banyak untuk membentuk republik Amerika, daripada mendapatkan manfaat geografi yang tidak disengaja, namun “kebiasaan” itu—yang dia definisikan sebagai “berbagai pengertian dan pendapat terkini di antara manusia” baik di bidang agama atau kehidupan sipil—memiliki pengaruh yang lebih besar. Kata yang kita gunakan hari ini untuk merujuk pada pendapat yang tidak teruji itu adalah “norma.” Di sini, L&Z membuat kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang mengapa kita menuju ke mana pun yang kita jalani. Menjalankan demokrasi, menurut mereka, bergantung pada dua norma: saling toleran dan penahanan diri.
Prinsip pertama, dan yang lebih jelas, memerlukan legitimasi untuk lawan kita. Kebencian populis terhadap elit telah membuat prinsip ini terasa sama kuno dengan kode pertarungan Perang Dunia I; Sejumlah besar sayap kanan benar-benar percaya bahwa Hillary Clinton adalah Setan.
Partai Republik telah menambang pemikiran ini sejak partai tersebut diambil alih lebih dari dua dekade yang lalu oleh Newt Gingrich, yang retorika kata-katanya yang terkenal mengilhami “memo GOPAC” tahun 1990, yang mendesak kandidat legislatif Partai Republik untuk menggunakan bahasa untuk menyoroti “kepemimpinan positif optimis” mereka—bendera, keluarga, anak, pekerjaan—dan “secara kontras” menggunakan kata-kata untuk menggambarkan lawan Demokrat mereka: anti-, mengkhianati, menipu, korup, menghukum. Jika perilaku tahun 1933 menjadi jenderal sayap kiri, saling intoleransi akan menjadi pemimpin tertinggi di semua sisi.
Penahanan diri adalah gagasan yang lebih sulit dipahami; L&Z menggambarkannya sebagai keputusan berprinsip untuk tidak menggunakan semua kekuatan semena-mena—untuk menghindari “kekejaman konstitusional.” Ketika penahanan diri gagal, pengekangan demokratis tampak aneh.
Penulis menggambarkan kejadian menjelang kudeta Chili pada tahun 1973 sebagai permainan kekejaman konstitusional yang terus meningkat, masing-masing melakukan segala daya untuk menghalangi yang lain. Di negara-negara demokrasi yang lebih maju, kegagalan penahanan diri membuat demokrasi semakin tidak berfungsi, seperti halnya dengan meningkatnya ujaran interupsi yang bertele-tele di Kongres. Keputusan pemimpin Republik pada tahun 2016 untuk menolak mempertimbangkan kandidat Mahkamah Agung Presiden Barack Obama, Merrick Garland, merupakan pelanggaran yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Dan satu kegagalan mengobarkan yang lain, karena saingan yang dianggap tidak sah, hampir tidak dapat diberi ruang untuk melakukan rancangan jahatnya. Akhirnya, konsekuensinya bisa jauh lebih daripada kemacetan.
Ini adalah bagaimana demokrasi mati: melalui erosi perlahan terhadap norma-norma yang melemahkan institusi demokratis. Atau mungkin penyakit kita yang benar, tapi pasiennya salah. Apa ini artinya mengatakan bahwa demokrasi terancam ketika Donald Trump dan Viktor Orban dari Hungaria dan Partai Hukum dan Keadilan Polandia, terpilih secara adil? Mungkin yang sedang sekarat bukanlah “demokrasi.”
Menurut Yascha Mounk—yang berada di fakultas di Harvard seperti L&Z—demokrasi, yang dipahami sebagai sistem politik yang dirancang untuk menjamin kepemimpinan oleh mayoritas, dalam keadaan baik-baik saja, bahkan semua terlalu baik; Yang berada di bawah ancaman adalah nilai-nilai yang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang “demokrasi liberal.” (‘Rakyat VS Demokrasi’ adalah judul yang menyesatkan; subjek Mounk sebenarnya adalah “rakyat VS liberalisme”, atau “liberalisme VS demokrasi”, Meskipun beberapa editor pasti memujinya karena menggunakan versi Godzilla VS Mothra.)
Mounk melacak munculnya partai-partai populis di seluruh Eropa. Apa yang dimiliki oleh partai-partai ini, tulisnya, adalah suatu keinginan untuk memanfaatkan mekanisme mayoritas—terutama, surat suara—untuk mempromosikan sebuah visi yang memusuhi hak-hak individu, peraturan hukum, penghormatan terhadap minoritas politik dan etnis, dan kesediaan untuk mencari solusi kompleks untuk masalah yang kompleks. Ini adalah demokrasi yang tidak liberal.
“Demokrasi tanpa hak,” seperti yang juga disebut Mounk, merupakan reaksi sekaligus provokasi untuk, “hak tanpa demokrasi,” atau “liberalisme yang tidak demokratis”—sebuah rumusan yang pertama dibuat oleh ilmuwan politik Belanda Cas Mudde, meskipun tidak disebutkan di sini. Jika mayoritas tidak mendukung hak-hak liberal, atau khawatir mereka tidak mendukung hak liberal, elit menciptakan mekanisme, termasuk judicial review, birokrasi federal, dan badan perjanjian internasional, yang hanya secara tidak langsung bertanggung jawab kepada publik. Apakah itu baik atau buruk? “Pagar pembatas” oleh L&Z adalah ringkasan demokrasi Mounk. Kemudian, bagaimana kita memikirkan hubungan antara liberalisme dan mayoritas demokrasi?
Prinsip liberal pada dasarnya tidak bersifat mayoritas.
John Stuart Mill—filsuf liberal Victoria yang terkemuka—tidak pernah mempercayai masyarakat luas untuk melindungi kebebasan individu, dan karenanya cukup puas dengan sistem pemilu yang menolak pemungutan suara sampai sembilan per sepuluh atau lebih dari orang dewasa Inggris. Namun di abad ke-20, negara-negara Barat menjadi liberal dan demokratis.
Mengapa saat ini kita melihat dua prinsip ini terpecah? Mounk menyimpulkan bahwa demokrasi liberal berkembang dalam tiga kondisi: media massa yang menyaring ekstremisme; pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial yang luas; dan homogenitas etnis yang relatif. Ketiga landasan itu kini hancur berantakan. Dan seperti yang telah terjadi, demokrasi yang tidak liberal dan liberalisme yang tidak demokratis semakin meningkat satu sama lain. Pemungutan suara Brexit—sebagai satu contoh—memiliki pandangan internasional liberal dan teknokrat Uni Eropa yang melawan “orang Inggris kecil”, yang merindukan sebuah dunia tradisi dan pekerjaan yang stabil.
Mounk mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk mempertimbangkan kembali kebohongan bahwa negara-negara demokrasi liberal menjadi “kuat” dan tidak lagi berisiko mengalami kemunduran, setelah dua kali pertukaran kekuasaan berturut-turut. Polandia dan Hungaria, menurutnya, “mundur” ke demokrasi yang tidak liberal.
Saya sangat setuju dengan Mounk, dan telah banyak menulis tentang bangkitnya demokrasi yang tidak liberal di Eropa Timur dan di sini. Tapi saya bertanya-tanya apakah, sebenarnya, kegagalan liberalisme dan demokrasi saling menguatkan. Kelompok minoritas telah semakin banyak belajar bagaimana mencegah mayoritas agar tidak mengubah kemauan mereka menjadi undang-undang. Di Amerika Serikat, hal ini membuat kelompok kepentingan bisnis atau kelompok seperti NRA, untuk menggunakan kekuatan keuangan mereka untuk memblokir undang-undang populer, dan untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Di Prancis, sebaliknya, serikat pekerja telah mampu melumpuhkan negara tersebut untuk membunuh reformasi pasar kerja. Ketidakmampuan negara untuk memerintah, mengasingkan warga negara dari pemerintahan, dan memicu partai-partai anti-sistem.
Pemilih beralih ke sosok seperti Donald Trump yang mengaku bisa mengatasi masalah hanya oleh dirinya sendiri. Jelas, dia tidak bisa. Namun di Prancis, Emmanuel Macron—pemimpin anti-sistem lain dengan kecenderungan “Jupiterian”—sedang berjuang dalam pertempuran besar untuk menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi dapat menyebabkan perubahan ekonomi dan sosial yang nyata. Sejauh ini, dia menang—secercah harapan di Barat.
Apakah semangat demokrasi liberal tunduk pada pembaharuan? Kita mengatakan itu karena kita tidak bisa memikirkan sebaliknya. Tapi mungkin tidak. David Runciman melihat demokrasi bukan sebagai ahli bedah berbakat yang mencoba menyatukan kembali anggota badan yang terputus, namun sebagai antropolog budaya yang meneliti apa yang mungkin merupakan peradaban kuno. Runciman mempertanyakan kesimpulan “teori modernisasi”, bahwa demokrasi adalah titik akhir perkembangan politik.
Mungkin demokrasi—seperti semua hal yang dibuat oleh manusia—adalah sesuatu yang tidak abadi, yang menua dan mati. Dua puluh tahun yang lalu, jurnalis dan sejarawan Robert Kaplan menunjukkan pandangan ortodoksnya dengan menulis esai berjudul, “Apakah Demokrasi Hanyalah Sesaat?” Sebenarnya, demokrasi kemudian berkembang pesat. Tapi mungkin dia hanya terlalu dini.
Runciman berpendapat bahwa sementara kita mencari Luftwaffe (angkatan bersenjata Jerman) yang baru, tanah runtuh di bawah kaki kita. Kudeta sekarang benar-benar menjadi urusan Negara Dunia Ketiga; Sebaliknya, demokrasi maju terancam punah atas nama melestarikan demokrasi. Pendukung Donald Trump cukup yakin bahwa elit liberallah yang mencoba mencuri demokrasi; mereka mencoba untuk menyimpannya.
Bahkan jika Trump sama gelapnya dengan seperti yang dipikirkan oleh Timothy Snyder, Runciman menulis, kita tidak akan pernah memiliki kejelasan yang kita perlukan untuk melawan pertarungan yang baik, karena dia dan para pengikutnya akan sibuk mempertahankan demokrasi dari kita.
Negara-negara demokrasi Barat telah diuji secara mendalam sebelumnya, kata Runciman, entah di Eropa pada tahun 1930-an atau Amerika Serikat di era populis pada pergantian abad ke-20. Tapi demokrasi pada saat itu muda; sistemnya masih “kendur,” seperti yang dikatakan Runciman. Demokrasi dapat menanggapi krisis ekonomi dengan meningkatkan kapasitas baru untuk intervensi negara. Sekarang, Runciman berhipotesis, demokrasi berada di “usia paruh baya.”
Era perubahan bentuk terjadi di masa lalu. Jika benar—seperti yang dikatakan oleh Thomas Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century—bahwa sebuah era kesetaraan yang relatif singkat yang sekarang telah memberi jalan kepada era kapitalis dengan ketidaksetaraan ekstrem, apakah demokrasi memiliki kemampuan untuk mengubah peraturan untuk secara lebih adil mendistribusikan kesetaraan? Mungkin tidak, kata Runciman, dengan tidak memihak ilmu sosial.
Runciman berpendapat bahwa warga negara yang rasional dapat memilih alternatif demokrasi. Misalnya, otoritarianisme pragmatis dan non-ideologis saat ini menawarkan “keuntungan pribadi” seperti produk konsumen yang bagus, dan “martabat kolektif” dalam bentuk nasionalisme yang agresif. Itu menjelaskan daya tarik kedua Xi Jinping dan Donald Trump. Bagaimana dengan “epistokrasi,” atau kepemimpinan oleh beberapa orang yang berpengetahuan luas? Yang lebih mungkin terjadi di era Mill, Runciman mengakui, daripada di era kita sendiri.
Mungkin mekanisme demokrasi akan diambil alih oleh internet. Atau mungkin—karena semua mesin dalam hidup kita belajar untuk berbicara satu sama lain, dan memperlakukan kita sebagai data—keseluruhan gagasan tentang diri yang berbeda-beda, dengan paket kebebasan individual mereka yang menyertainya, akan menjadi usang, dan kita akan mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya sesaat, tapi terus menerus.
Runciman memiliki pendapat yang cukup rendah tentang kemampuan demokrasi untuk mengatasi masalah-masalah bencana seperti perubahan iklim, sehingga Runciman tidak terkejut jika memikirkan kematian demokrasi yang akan datang.
Bagi kita yang lebih tidak tahan dibanding Runciman, tidak akan senang untuk ikut melihat saat dia membedah ‘mayat’ demokrasi. Kami akan mencari penulis yang lebih terlibat secara moral untuk mendapatkan jawaban. Timothy Snyder akan menyuruh kita memeluk orang yang kita cintai dan kemudian melangkah maju ke dunia dengan pedang yang menyala. Saya tidak setuju dengan itu—paling tidak, belum. (Pada saat Anda siap, saya mendengar Snyder bergumam, itu sudah terlambat.)
L&Z meminta Partai Republik untuk mengusir para otoriter dalam jajarannya—walau tidak mungkin—dan meminta Partai Demokrat untuk kurang lebih melakukan apa yang Partai Demokrat lakukan, untuk memperjuangkan kepentingan minoritas, tapi juga merancang program yang menguntungkan kelas menengah. Mounk—yang lebih sesuai dengan selera saya—mengatakan bahwa kaum liberal harus memperhatikan masalah-masalah illiberal dengan lebih serius, baik dalam bentuk peraturan imigrasi yang diubah, atau untuk menemukan bahasa baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah minoritas dan yang terpinggirkan.
Seperti kebanyakan penulis kami, saya tidak suka memikirkan masalah tanpa adanya solusi; Saya memiliki bias terhadap kemampuan mendapatkan solusi. Namun, saya berhenti untuk mengamati apa yang saya temukan dalam setiap karya ini: nasib baik kita bergantung pada malapetaka.
Runciman mengklaim bahwa demokrasi memerlukan dampak yang membutakan terkait perang habis-habisan untuk mengakhiri populisme yang memecah belah, dan meyakinkan warga negara untuk membuat keputusan demi kebaikan publik. Dengan tidak adanya perang, bencana alam akan terjadi. Demokrasi modern tidak terlibat dalam perang habis-habisan, dan melindungi warga negara dari nasib buruk.
Maka dari itu, kata Runciman, adanya gelombang pasang ketidaksetaraan, populisme, teori konspirasi. L&Z mengamati bahwa toleransi bersama tetap merupakan kebaikan yang tak terjangkau di Amerika Serikat, selama Amerika masih terbagi oleh pertanyaan besar tentang ras. Baru ketika Rekonstruksi gagal, dan Partai Republik meninggalkan warga kulit hitam, apakah Demokrat bagian selatan sepenuhnya menerima tempat mereka di sana. Dan ketika Partai Demokrat pada akhirnya mengambil alih hak-hak sipil setelah tahun 1948, mereka menghidupkan kembali ketakutan ras tua tersebut dan mengantarkan kita ke dalam era saling intoleransi.
Mounk, akhirnya, menunjuk pada kaitan antara demokrasi liberal dan homogenitas etnis. Baru setelah pembersihan etnis terparah pada Perang Dunia II menghilangkan sebagian besar keragaman Eropa, menurutnya, apakah demokrasi sepenuhnya berakar di sana. Kini keberagaman mengancam lagi: Risiko terbesar bagi demokrasi liberal di Eropa saat ini adalah kemarahan nasionalis terhadap imigrasi dan pengungsi. “Apakah idealisme dari pemerintahan sendiri,” Mounk bertanya tajam, “membuatnya lebih sulit bagi warga yang beragam untuk tinggal berdampingan satu sama lain?”
Jika pengamatan atau semua ini benar, kita harus melepaskan kemenangan akhir sejarah kita untuk demokrasi liberal dan prospeknya yang lebih tragis. Jika ketidaksetaraan berkembang dalam kondisi damai, toleransi bergantung pada pengucilan, atau keragaman merusak komitmen terhadap liberalisme, maka nilai terdalam kita akan selalu bertentangan satu sama lain.
Isaiah Berlin mengajarkan kepada kita bahwa semua hal yang baik, tidak akan dan tidak bisa berjalan bersama, bahwa liberalisme berkembang hanya di tengah pluralisme sekuler dan skeptis; Tapi kenyataannya masih lebih suram lagi. Mungkin setiap langkah ke depan membutuhkan setidaknya setengah langkah mundur. Mungkin mayoritas demokrasi benar-benar akan terbukti tidak dapat dicapai tanpa pengorbanan nilai-nilai liberal yang nyata. Itu mungkin adalah tujuan di mana kita terjun saat ini.