Sembari ngopi membaca berita di media online, kutemukan paradoks kemeriahan 74 tahun Indonesia merdeka. Sukacita yang harusnya hadir ternyata absen karena salah memahami kedaulatan dan nasionalisme. Barangkali kita sedang berhalusinasi tentang kemerdekaan.

Negara merdeka bukanlah negara yang ketakutan dengan bendera daerahnya sendiri. Bukan pula pemerintahan yang dengan semena-mena terhadap aspirasi rakyatnya. Hanya mental kolonialisme yang begitu, menekan dengan cara militeristik guna meraih SDA.

Dalam hal itu, negara bukan melindungi, namun menjadi momok menakutkan bagi rakyatnya. Dan menariknya, terjadi di dua daerah pemodal bagi negara.

Bahkan kapitalisme sangat menghormati para pemodal. Kok negara pancasila malah sebaliknya?

Apa yang terjadi di Manokwari harusnya tak perlu direspons dengan penambahan pasukan militer. Mereka rakyat yang harus dilindungi, bukan penjajah yang menginjak kedaulatan negara.

Menambah kekuatan militer bukanlah solusi jangka panjang. Menurut saya, malah itu solusi emosional. Solusi tidak kreatif yang nyaris picik setidaknya panik. Tak jauh beda dengan pendekatan orde baru maupun masa Megawati ketika menerapkan hal yang sama pada Aceh.

Sudah jadi rahasia umum, konflik di belahan bumi mana pun tetap berdimensi ekonomi. Kedua daerah yang seolah anak tiri dan anak pungut tersebut memiliki kekayaan alam yang sedang dicari negara mana pun di dunia ini.
Pendekatan militer tidak akan berhasil meredam konflik di Papua. Hal itu sudah terbukti ketika beragam operasi militer dijalankan di Aceh. Justru menambah besar konflik dan korban jiwa.

Baru-baru ini, konflik bersenjata di Kabupaten Nduga menyebabkan 180 orang pengungsi meninggal dunia. Bahkan 113 di antaranya perempuan. Begitulah konflik bersenjata akan jatuh korban jiwa dan dendam yang tak berkesudahan.

Di Aceh, hal yang sama pernah terjadi. Selain korban jiwa dan kerugian materiil, konflik juga menyisakan kisah para perempuan yang diperkosa. Sayangnya peristiwa itu dijadikan catatan sejarah maupun catatan yang diseminarkan tanpa keadilan.

Meski kini GAM dan RI sudah sepakat damai, bukan berarti keadilan dilupakan. Lagian GAM dan rakyat Aceh dua komponen yang berbeda, sama halnya seperti Papua dan OPM.

Sejatinya kedua daerah ini tidak menuntut muluk-muluk. Mereka hanya menginginkan keadilan. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa kemerdekaan itu hak setiap bangsa.

Lalu mengapa pemerintah Indonesia begitu semangat mengorbankan rakyat sipil agar kedua bangsa ini tetap dalam NKRI? Apakah karena SDA mereka yang melimpah? Atau ada alasan logis lain yang menyebabkan nilai kemanusiaan pun dikorbankan?

Mencontoh Singapura yang tidak memiliki SDA melimpah, harusnya Indonesia tak butuh Papua dan Aceh. Indonesia harus menjadi negara mandiri yang tidak selalu bergantung pada SDA Papua dan Aceh.

Apakah benar bahwa tanpa Aceh dan Papua, Indonesia akan bangkrut? Menurut saya tidak. Indonesia memiliki cukup banyak SDM yang berkualitas. Lalu apa yang dibutuhkan dari Papua dan Aceh?

Wilayah geografis Indonesia terlalu luas jika melibatkan Aceh dan Papua di dalamnya. Ketimbang menghabiskan energi, korban jiwa, kerugian materiil, ada baiknya Indonesia melepas Aceh dan Papua.

Kalaupun pemerintah benar-benar ingin mengetahui aspirasi sebenarnya, silakan melalui mekanisme referendum. Ketimbang terus-terusan menggunakan senjata dalam penyelesaian konflik.
Setidaknya kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan hanya hafalan. Namun dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan konflik di Papua maupun Aceh. Momen tersebut nantinya akan mengharumkan Indonesia di kancah internasional.

Indonesia menjadi teladan negara demokrasi yang memberi referendum untuk dua Provinsi sekaligus. Melalui mekanisme itu nantinya ketahuan rakyat maunya bagaimana, bergabung atau pisah dengan NKRI.

Apa pun hasilnya tidak akan merugikan, justru membuktikan bahwa menjadi warga negara Indonesia tidak dipaksa. Tidak harus ditodong pistol atau laras panjang agar mengakui cinta Indonesia.

Indonesia lahir atas kesepakatan. Jika sudah tidak sepakat lagi, mengapa harus dipaksakan bersama? Biarlah Papua memilih jalannya sendiri, biarlah Aceh menentukan masa depannya sendiri.

Jangan lagi menambah korban jiwa, korban perkosaan, anak-anak yang terancam kehilangan masa depan hanya demi obsebsi menjadi NKRI. Masa sih dana rakyat dihabiskan untuk memerangi rakyat? Apa bedanya dengan Belanda dan Jepang di masa lalu?

Apakah menunggu sumber daya alam Papua dan Aceh habis baru melepas mereka? Coba tanyakan pada prajurit TNI/Polri di lapangan, andai diberikan pilihan, mereka bakal memilih memeluk anak-istri ketimbang perang.

Coba tanyakan pada prajurit TNI/Polri yang pernah berperang Aceh. Menyesal, tidak, ketika peluru mereka mengenai anak-anak? Bagaimana perasaan mereka ketika teman mereka wafat dalam tugas?

Coba tanyakan pula pada korban perkosaan, apakah mereka ikhlas menjadi warga negara Indonesia? Kemudian, apakah anak-anak tidak berhak mendapatkan damai? Meraih masa depan, bukan berlarian menghindari peluru.

Pendekatan militeristik tidaklah cocok digunakan untuk rakyat sendiri. Jika ingin Papua damai, dan ingin Aceh sepenuh hati bersama Indonesia, diplomasi cara terbaik.

Namun jika memang tak mampu menyelesaikan dengan cara-cara diplomatik dan simpatik, biarlah Papua dan Aceh merdeka.

1.  Papua bergolak.! dipicu oleh adanya bandera merah putih yang DIDUGA dirobek di asrama Mahasiwa Papua di surabaya.

Kemudian muncul Oknum Ormas yg berhasil memprovokasi massa untuk menyerbu asrama. Padahal,, dari pengakuan mahasiswa, mereka tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan perobekan terhadap bendera.

Gayung bersambut,, muncullah Oknum Ormas yg berhasil memprovokasi suasana sehingga Massa & Aparat hadir untuk "menyerbu" asrama.

Pertanyaannya, siapa pelaku perobekan bendera dan oknum ormas yang memprovokasi sehingga kerusuhan yang dibumbui faktor SARA & RACISM pecah di Papua ?

2. UAS Tetiba dilaporkan sejumlah pihak karena dianggap melakukan penistaan agama dalam konten ceramahya. Padahal ceramah UAS tidak dilakukan ditempat umum.

Siapa yang memviralkan pertama kali video yang sudah tiga tahun berlalu itu? Apa artinya? tujuannya? motifnya?

Yang jelas,, semakin ramai di sosmed maka akan semakin lengkap narasi permusuhan antar golongan. Belum lagi amarah umat di pancing2 oleh beberapa konten ceramah beberapa pendeta yg begitu menista.

Luar biasa,, ini semua kebetulan..?? atau ada creatornya.?

3. Apabila kemarahan publik sampai meluas karena di treatment oleh dua issue, yakni rasis kesukuan dan intoleran agama,, maka itu jalan legal untuk merekayasa konflik horizontal...

4 Dalang intelektual nampaknya DIDUGA ada dibalik ini semua, sengaja menggunakan lagu lama dengan memancing perseturuan lewat issue SARA. Dampaknya,, persatuan dan kesatuan menjadi semakin berjarak menganga.

Maka Saudara,, rawatlah Indonesia kita,, karena damai itu sungguh mahal harganya. Mari menjadi pejuang literasi yang menyejukkan  dan mencerahkan.

5. Menolak_Lupa

a  Agustus ini,, Parlemen terdesak oleh berbagai elemen yg meminta untuk pengesahan RUU P-KS yg memiliki resonansi pertentangan internal yg kuat.

b. Oktober nanti, Indonesia akan melantik Presiden Terpilih by Situng dan Putusan MK, namun menabrak Pasal 6 UUD 1945 yang mengharuskan agar pemenang pilpres memperoleh kemenangan di 50% wilayah provinsi dengan perolehan suara minimum sebesar 20 persen di masing2 provinsi.

c. Di tengah Nilai Utang yang menggurita dan Merosotnya neraca perdagangan yg berkorelasi pada turunnya indeks perekonomian Nasional, Indonesia justru menghadapi issue perpindahan Ibukota dengan kebutuhan biaya yg besarannya luar biasa. Konon, 30% biaya akan dicover melalui APBN, dan 70% oleh Dana pihak ketiga.

Bagaimana korporat besar menjadi “anarkis” yang mengendalikan dunia

Masih terhanyut dalam “SEXY KILLER” effect? Didalamnya kita ditunjukkan bagaimana perusahaan tambang menjadi kendali atas kebijakan negara. Mungkin kita sering mendengar oligarki: pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang kaya. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu bentuk pemerintahan yang sedekat nadi, namun penuh dengan bayang-bayang konspirasi. Sebuah sistem pemerintahan yang pernah benar-benar mengendalikan bangsa kita selama 3 abad secara terang-terangan, sekaligus semisterius bayang-bayang New World Order. Tidak, saya tidak akan membahas Freemason atau Zionis (karena saya termasuk golongan skeptis pada konspirasi). Dan kekuatan ekonomi sebuah korporat yang lebih besar dari Indonesia. Kali ini saya akan membahas: Korporatokrasi.

Korporatokrasi dapat dipahami sesederhana kita memahami demokrasi, aristokrasi, monarki, dsb. Korporatokrasi adalah gabungan dari kata korporat dan kratia (seperti demokrasi yang gabungan demos dan kratia). Sederhananya, korporatokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kebijakan politis dan ekonominya ditentukan oleh korporasi dan didasarkan kepentingan korporat. Sebenarnya, kata ini awalnya dipakai sebagai “sindiran” kepada sistem pemerintahan Amerika Serikat. Kata ini memiliki makna berbeda dengan korporatisme, yang didefinisikan sebagai kelompok masyarakat tertentu dengan kesamaan kepentingan. Kata ini muncul dalam The Price of Civilization karya ekonom Jeffrey Sachs. Konsep korporatokrasi digunakan sebagai kritis kepada globalisasi, Bank Dunia, dan pasar bebas.

Korporat memiliki kapital yang besar dan berkepentingan meningkatkan produksi serta perdagangan hasil produksinya. Kekuatan kapital inilah yang menjadi motor dari kapitalisme. Dalam praktik pemerintahan, kapital milik perusahaan menjadi kekuatan kontrol bagi sistem pemerintahan. Korporat memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk mengendalikan berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka. Kejahatan finansial, pengemplangan pajak, pengrusakan alam dalam skala industrial, dan pemodalan perang secara ilegal adalah beberapa contoh korporatokrasi bekerja. Korporat memiliki cukup kekuatan untuk mengubah hukum negara sesuai kebutuhan mereka. Dalam skala besar, korporat mampu mengendalikan kekuatan bersenjata sebuah negara, bahkan membentuk “pengamanan bersenjata” secara privat. Dan kita tidak hanya berbicara korporat yang bergerak di bitang produksi senjata, pembangunan infrastruktur, atau eksploitasi sumber daya alam saja.

Kekuatan korporat ini tidak berhenti di industri “seksi” seperti diatas. Korporasi di bidang produksi kebutuhan primer, fashion, elektronik, teknologi, sampai retail dan media massa juga memiliki kekuatan dan kepentingan untuk mengatur masyarakat sebuah negara. Mereka mampu mengendalikan keran imporr ekspor, perijinan (yang seringkali melanggar AMDAL), hingga opini publik. Penelitian oleh Corporate Watch, Global Policy Forum, dan Institute for Policy Studies (IPS) pada tahun 2000 menunjukkan fakta mengenai bangkitnya korporatokrasi yang seharusnya sudah ditekan oleh pemerintahan barat. Tapi, yang terjadi 19 tahun kemudian, adalah korporasi benar-benar mengendalikan pemerintahan secara luas. Kekuatan korporasi ini sukses mempertahankan status quo sosial ekonomi masyarakat, dimana status quo ini menjadi sumber tenaga kerja ahli (dan murah) serta mempertahankan selera pasar untuk selalu konsumtif pada hasil produksi mereka. Sebagai gambaran, laporan mengenai 100 kekuatan ekonomi besar dunia, 51 diantaranya adalah korporasi, dan sisanya adalah negara. Wal-Mart memiliki kekuatan ekonomi lebih besar dari 161 negara di dunia. Mitsubishi memiliki kekuatan lebih besar daripada negara dengan populasi tertinggi ke-4 di dunia: INDONESIA. General Motors lebih kuat dari Denmark. Dan Ford lebih kuat dari Afrika Selatan.

Sedikit membahas korporatokrasi yang sedekat nadi, kekuatan dan pengaruh sebuah korporat pernah menguasai Indonesia secara terang-terangan: VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE atau disingkat VOC! Bahkan, mungkin kita bisa sedikit “bangga” karena VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia dan pioner dari sistem pembagian saham. Nah, kita bisa melihat (bahkan dari buku sejarah sekolah) bagaimana VOC memiliki kekuatan dan kepentingan dalam mengendalikan sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa pendudukannya. Inilah contoh sebuah korporatokrasi yang terang-terangan mengendalikan sebuah kelompok masyarakat luas. VOC memiliki tentara sendiri, mampu mendirikan pangkalan dan pabrik sesuai kebutuhan mereka, hingga menentukan kebijakan budaya. Di Belanda sendiri, VOC bisa dikatakan sebagai sebuah negara dalam negara. Sebuah negara yang didirikan bukan berdasarkan sejarah bangsa, perjuangan massa, atau garis keturunan yang “suci”. VOC lahir dari semangat perdagangan, produksi, dan eksploitasi sumber daya alam.

Korporasi besar memiliki kekuatan yang menempatkan mereka diatas segala bentuk kendali pemerintahan. Mereka (baik secara tersembunyi atau terang-terangan) berada di posisi kendali atas alat produksi dan pasar (baca: masyarakat luas). Mereka mampu untuk berproduksi dengan mengabaikan kepatuhan pada hukum (atau sekurang-kurangnya membentuk hukum). Korporatokrasi adalah bentuk anarko kapitalisme yang nyata. Mereka tidak memiliki kepatuhan pada tatanan apapun, kecuali kepentingan. Dan mereka membentuk kesadaran individu melalui berbagai “propaganda” media massa (sedikit banyak saya singgung dala “Major Brand adalah Candu”).

Lalu, bagaimana dengan hari ini. Apakah kalian merasakan, bagaimana korporatokrasi hadir sebagai bentuk kendali atas masyarakat? Meskipun pada hari ini tidak ada kekuatan ekonomi serupa VOC, tapi apakah kalian menyadari kehadiran korporat sebagai “negara”? Apakah hari ini, kita sudah tidak hidup dalam negara “sejati”, dan hidup dalam negara bernama Shell, Chevron, IBM, BBC, Freeport, dan sejenisnya?